Miliki Potensi Ekonomi Digital Rp4.000 T, Prabu: RI Harus Jadi Pemain Utama

JAKARTA - Nilai ekonomi digital dalam negeri diperkirakan mencapai Rp3.000-Rp4.000 triliun pada 2030 mendatang. Angka fantastis tersebut dinilai sebagai potensi yang perlu dikembangkan sebagai instrumen penting untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045.

Terkait dengan itu, pengamat digitalisasi Prabu Revolusi mewanti-wanti agar potensi tersebut jangan sampai tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Untuk itu, tegas dia, Indonesia harus diarahkan menjadi produsen teknologi yang bisa bersaing di pasar global.

"Jangan sampai potensi ekonomi ini tidak dimanfaatkan oleh bangsa sendiri, tapi malah larinya ke luar," ujar Prabu melalui akun Instagramnya, ditulis Sabtu (26/8/2023).

Menurutnya, Indonesia jangan semata hanya menjadi konsumen digital atau digital user belaka. Indonesia, tegas dia, harus dipastikan bisa menjadi pemain utama di sektor digital dunia. "Mesti kita harus pastikan bahwa di era digital nanti kita jadi bangsa pemenang, bangsa yang bisa memastikan manfaat ekonomi digitalnya sebagian besar adalah untuk kita sendiri," tandasnya.



Tak hanya itu, lanjut Prabu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat budaya digital. Bahkan, menurutnya pemerintah perlu merumuskan regulasi di sektor ini agar dapat mendorong pemanfaatan digital yang lebih masif lagi.

Prabu menambahkan, Indonesia yang tengah menuju puncak era demografi, di mana mayoritas penduduknya didominasi oleh individu dengan usia produktif, menjadi kesempatan besar untuk dikembangkan sebagai sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang digitalisasi. "Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita dalam kancah global," tuturnya.



Prabu menambahkan, Indonesia harus bisa bergerak cepat, bergerak dengan presisi, bukan saja menjadi pengguna aplikasi atau menjadi pengguna games, bukan saja hanya mengembangkan fitur, namun bagaimana menjadi pemenangnya, menjadi produsen digital, dan menjadi pemain utama digital.

Direktur Pemberitaan MNC Group ini juga memandang perlunya kedaulatan data. Dia mencatat belum banyak insentif untuk memastikan Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang di era digital. "Bangsa kita ini masih dibiarkan hanya menjadi pasar digital, tanpa didorong untuk menjadi pemain digital. Dibiarkan menjadi pengguna saja, tanpa diarahkan menjadi produser digital," tuturnya.

Dia mengatakan, akan sangat sayang bila potensi ekonomi digital yang besar ujung-ujungnya hanya dinikmati oleh pemilik platform, tanpa ada dampak pada pembentukan ekosistem ekonomi digital nasional.

"Berantas judi online satu, pinjaman online ilegal juga penting, tapi gak cukup hanya sampai di sana. Tanpa regulasi, kebijakan, dan program digital nasional, Indonesia tinggal tunggu waktu saja akan terseok-seok dalam kompetisi digital global yang akan memberi dampak besar pada ketahanan sosial, ekonomi, dan politik nasional kita," tandasnya.