Freeport Tak Lagi Jadi Prioritas Pemerintah
Freeport Tak Lagi Jadi Prioritas Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji tidak akan memprioritaskan kepentingan PT Freeport Indonesia dalam mencari jalan keluar permasalahan kontrak Freeport. Kepentingan masyarakat Papua akan menjadi poin utama dalam proses tersebut.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji saat melakukan audiensi dengan masyarakat Papua dari Suku Amungme dan Suku Kamoro di kantor Kementerian ESDM dalam pembahasn terkait Freeport.
"Kami tidak melihat kepentingan Freeport, tapi kepentingan Papua secara keseluruhan," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Setelah mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat, Teguh mengaku sedih dan marah atas kondisi yang ada di Papua saat ini. Dia menegaskan, akan menindaklanjuti aspirasi tersebut agar bisa diselesaikan bersama.
(Baca Juga: Masyarakat Papua ke Jakarta Tuntut Pemerintah Tutup Freeport)
"Kemarin dapat info dari Komnas HAM, hari ini dari bapak ibu. Ini jadi bekal. Jam satu kami akan berbicara lagi dengan Freeport. Semuanya akan kami bawa dan disampaikan untuk Freeport," imbuh dia.
Teguh meminta masyarakat Papua untuk bersabar dan memberikan waktu kepada pemerintah untuk berunding dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
"Tapi percalah kita akan berpihak pada kepentingan kita semua. Termasuk untuk suku Kamoro dan Amungme. Berilah kami kepercayaan," tegasnya.
Staf Khusus bidang Komunikasi Kementerian ESDM Hadi M Djuraid menambahkan, kisruh yang terjadi di Freeport akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan. Tidak hanya soal kontrak karya dan divestasi saham, namun juga mengenai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan di Tanah Air.
"Bagaimana masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai pewaris sah bisa terlibat dan jadi pihak yang diuntungkan, memperoleh manfaat dari apa yang diusahakan di sana. Kita akan usahakan ini jadi momentum penyelesaian yang sifatnya menyeluruh. Masyarakat tidak akan diposisikan jadi penonton saja, apalagi jadi korban," ujar dia.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji saat melakukan audiensi dengan masyarakat Papua dari Suku Amungme dan Suku Kamoro di kantor Kementerian ESDM dalam pembahasn terkait Freeport.
"Kami tidak melihat kepentingan Freeport, tapi kepentingan Papua secara keseluruhan," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Setelah mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat, Teguh mengaku sedih dan marah atas kondisi yang ada di Papua saat ini. Dia menegaskan, akan menindaklanjuti aspirasi tersebut agar bisa diselesaikan bersama.
(Baca Juga: Masyarakat Papua ke Jakarta Tuntut Pemerintah Tutup Freeport)
"Kemarin dapat info dari Komnas HAM, hari ini dari bapak ibu. Ini jadi bekal. Jam satu kami akan berbicara lagi dengan Freeport. Semuanya akan kami bawa dan disampaikan untuk Freeport," imbuh dia.
Teguh meminta masyarakat Papua untuk bersabar dan memberikan waktu kepada pemerintah untuk berunding dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
"Tapi percalah kita akan berpihak pada kepentingan kita semua. Termasuk untuk suku Kamoro dan Amungme. Berilah kami kepercayaan," tegasnya.
Staf Khusus bidang Komunikasi Kementerian ESDM Hadi M Djuraid menambahkan, kisruh yang terjadi di Freeport akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan. Tidak hanya soal kontrak karya dan divestasi saham, namun juga mengenai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan di Tanah Air.
"Bagaimana masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai pewaris sah bisa terlibat dan jadi pihak yang diuntungkan, memperoleh manfaat dari apa yang diusahakan di sana. Kita akan usahakan ini jadi momentum penyelesaian yang sifatnya menyeluruh. Masyarakat tidak akan diposisikan jadi penonton saja, apalagi jadi korban," ujar dia.
(izz)
Explore More