Hilirisasi Mutlak Dilanjutkan, Partai Perindo: Presiden Selanjutnya Harus Berani Seperti Jokowi
Jum'at, 01 September 2023 - 13:54 WIB
loading...
Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng mengatakan, program hilirisasi yang dicanangkan Jokowi mutlak dilaksanakan. Pasalnya, hal tersebut dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terus menegaskan komitmennya untuk mengakhiri ekspor bahan mentah di akhir-akhir masa jabatannya. Jokowi meminta seluruh pihak untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai.
Baca Juga: Ganjar Ingin Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen, Bahlil: Kuncinya Hilirisasi
Menanggapi ini, Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng mengatakan, program hilirisasi yang dicanangkan Jokowi mutlak dilaksanakan. Pasalnya, hal tersebut dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia hingga berlipat lipat.
"Hilirisasi memang mutlak, seharusnya itu dilakukan sejak Indonesia merdeka. Tapi terinterupsi karena pemerintahan revolusioner Soekarno dijatuhkan oleh Amerika dan lahirlah pemerintahan boneka Amerika yaitu Orde Baru selama 32 tahun," kata Yusuf kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).
Baca Juga: Jokowi Minta Rakyat Berani Ingatkan Presiden Selanjutnya Jangan Ekspor Bahan Mentah
Yusuf Lakaseng -yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu- mengatakan, masyarakat Indonesia harus bersyukur memiliki Presiden seperti Jokowi yang berani memulai program hilirisasi.
Di mana dengan kebijakan itu, pendapatan ekonomi negara naik secara signifikan.
"Dari pelarangan ekspor biji nikel mentah dan pewajiban pemurnian di dalam negeri terbukti menaikan pendapatan negara yang sangat signifikan, dari sebelumnya hanya Rp32 triliun menjadi Rp510 triliun," kata Yusuf.
Selain itu, tambah Yusuf, hilirisasi nikel juga memberi dampak langsung pada tumbuhnya UMKM, penciptaan lapangan kerja yang masif dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Tantangan kita ke depan adalah memastikan kalau pemerintahan pasca- Pak Jokowi juga melanjutkan program hilirisasi itu, karena baru nikel saja yang distop ekspor biji mentahnya sudah mendapatkan perlawanan dari Uni Eropa, Amerika Serikat dan IMF. Terbukti Indonesia dikalahkan di WTO," jelas dia.
"Apalagi kalau kekayaan alam lainnya juga dihilirisasi, maka kita harus bersiap. Syaratnya Presidennya harus seberani Pak Jokowi," lanjutnya.
Baca Juga: Ganjar Ingin Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen, Bahlil: Kuncinya Hilirisasi
Menanggapi ini, Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng mengatakan, program hilirisasi yang dicanangkan Jokowi mutlak dilaksanakan. Pasalnya, hal tersebut dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia hingga berlipat lipat.
"Hilirisasi memang mutlak, seharusnya itu dilakukan sejak Indonesia merdeka. Tapi terinterupsi karena pemerintahan revolusioner Soekarno dijatuhkan oleh Amerika dan lahirlah pemerintahan boneka Amerika yaitu Orde Baru selama 32 tahun," kata Yusuf kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).
Baca Juga: Jokowi Minta Rakyat Berani Ingatkan Presiden Selanjutnya Jangan Ekspor Bahan Mentah
Yusuf Lakaseng -yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu- mengatakan, masyarakat Indonesia harus bersyukur memiliki Presiden seperti Jokowi yang berani memulai program hilirisasi.
Di mana dengan kebijakan itu, pendapatan ekonomi negara naik secara signifikan.
"Dari pelarangan ekspor biji nikel mentah dan pewajiban pemurnian di dalam negeri terbukti menaikan pendapatan negara yang sangat signifikan, dari sebelumnya hanya Rp32 triliun menjadi Rp510 triliun," kata Yusuf.
Selain itu, tambah Yusuf, hilirisasi nikel juga memberi dampak langsung pada tumbuhnya UMKM, penciptaan lapangan kerja yang masif dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Tantangan kita ke depan adalah memastikan kalau pemerintahan pasca- Pak Jokowi juga melanjutkan program hilirisasi itu, karena baru nikel saja yang distop ekspor biji mentahnya sudah mendapatkan perlawanan dari Uni Eropa, Amerika Serikat dan IMF. Terbukti Indonesia dikalahkan di WTO," jelas dia.
"Apalagi kalau kekayaan alam lainnya juga dihilirisasi, maka kita harus bersiap. Syaratnya Presidennya harus seberani Pak Jokowi," lanjutnya.
(akr)
Lihat Juga :
