Nikel Indonesia Didiskriminasi oleh Amerika, Begini Kata Luhut
loading...
Menko Luhut B. Pandjaitan beri penjelasan soal dampak kebijakan AS terhadap nikel Indonesia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal kebijakan pengurangan inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) yang diterbitkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Kebijakan tersebut digadang-gadang akan menghambat langkah Indonesia menjadi pemain utama rantai pasok kendaraan listrik di pasar global karena nikel di dalam negeri belum masuk dalam kreteria IRA.
Di dalam IRA memuat pemberian insentif dan subsidi terkait dengan energi hijau. Namun nikel dari Indonesia tidak masuk ke dalam UU IRA tersebut.
Atas kebijakan yang dinilai diskriminatif tersebut, Luhut mengatakan, pemerintah sudah melakukan upaya negosiasi dengan otoritas Amerika. Langkah ini sekaligus mengamankan pasar ekspor komponen baterai kendaraan listrik berbasis nikel.
Luhut menegaskan, Pemerintah Indonesia sudah melakukan diskusi mendalam dengan Menteri Perdagangan AS hingga Perwakilan Dagang atau United States Trade Representative (USTR) AS.
"Untuk IRA, kami melakukan diskusi yang sangat mendalam dengan pihak (AS). Saya pergi ke AS, Gedung Putih, malam itu ketika kami berdiskusi dengan Menteri Perdagangan AS, Sekretaris USTR, dengan baik, saya mengawasi semua pejabat pemerintah," ujar Luhut saat konferensi pers, Indonesia Sustainability Forum 2023 di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).
Meski mengklaim diskusi berjalan lancar, Luhut enggan merinci hasil negosiasi dengan otoritas AS perihal usulan atau rekomendasi Indonesia terkait Inflation Reduction Act.
Hanya saja dari pertemuan tersebut, pihak Amerika mulai memahami jika ekspor nikel dalam negeri ke kawasan non-Amerika juga menguntungkan bagi Indonesia. Sebelumnya, AS menolak hal tersebut.
"AS tidak mengizinkan mereka mengekspor sebagian material kami. Kemudian, mereka juga mendapat masalah lho, untuk membangun pekerjaan yang menggandakan produksi EV. Jadi mereka memahaminya, kami sangat senang juga harus melakukan yang ini, karena bermanfaat bagi manfaat alam, juga oleh AS karena mereka mengirimkan barang yang sangat bagus untuk dilihat," kata dia.
Di dalam IRA memuat pemberian insentif dan subsidi terkait dengan energi hijau. Namun nikel dari Indonesia tidak masuk ke dalam UU IRA tersebut.
Atas kebijakan yang dinilai diskriminatif tersebut, Luhut mengatakan, pemerintah sudah melakukan upaya negosiasi dengan otoritas Amerika. Langkah ini sekaligus mengamankan pasar ekspor komponen baterai kendaraan listrik berbasis nikel.
Luhut menegaskan, Pemerintah Indonesia sudah melakukan diskusi mendalam dengan Menteri Perdagangan AS hingga Perwakilan Dagang atau United States Trade Representative (USTR) AS.
"Untuk IRA, kami melakukan diskusi yang sangat mendalam dengan pihak (AS). Saya pergi ke AS, Gedung Putih, malam itu ketika kami berdiskusi dengan Menteri Perdagangan AS, Sekretaris USTR, dengan baik, saya mengawasi semua pejabat pemerintah," ujar Luhut saat konferensi pers, Indonesia Sustainability Forum 2023 di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).
Meski mengklaim diskusi berjalan lancar, Luhut enggan merinci hasil negosiasi dengan otoritas AS perihal usulan atau rekomendasi Indonesia terkait Inflation Reduction Act.
Hanya saja dari pertemuan tersebut, pihak Amerika mulai memahami jika ekspor nikel dalam negeri ke kawasan non-Amerika juga menguntungkan bagi Indonesia. Sebelumnya, AS menolak hal tersebut.
"AS tidak mengizinkan mereka mengekspor sebagian material kami. Kemudian, mereka juga mendapat masalah lho, untuk membangun pekerjaan yang menggandakan produksi EV. Jadi mereka memahaminya, kami sangat senang juga harus melakukan yang ini, karena bermanfaat bagi manfaat alam, juga oleh AS karena mereka mengirimkan barang yang sangat bagus untuk dilihat," kata dia.
(uka)
Explore More