Menkeu Sri Izinkan Perjalanan Dinas ASN, Ini Tata Caranya Sebelum Berangkat
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 13:57 WIB
loading...
Gedung Kementerian Keuangan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengizinkan para pegawainya melakukan perjalanan dinas luar kota maupun dalam negeri. Hal ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 30 Tahun 2020 persyaratan perjalanan bagi pegawai dan tindak lanjut sistem kerja dalam rangka pencegahan Covid-19 pada masa new normal di lingkungan Kemenkeu.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, penerbitan SE 30 merupakan tindak lanjut dari pencabutan SE 64 Tahun 2020 mengenai pembatasan pergerakan ASN di kementerian pimpinan Menkeu Sri Mulyani itu.
"Ini merupakan transisi masa adaptasi kenormalan baru di Kementerian Keuangan. Atas dasar itu Kementerian Keuangan menerbitkan SE 30 mengenai persyaratan perjalan bagi pegawai dan tidak lanjut sistem kerja pada masa transisi," ujar Hadiyanto dikutip iNews.id, Jakarta, Sabtu (1/8/2020). (Baca juga: Idul Adha, Sri Mulyani: Kita Harus Belajar dari Nabi Ibrahim )
Adapun tujuan SE Nomor 30 Tahun 2020 yaitu sebagai panduan bagi pegawai, pengelola kepegawaian, dan pimpinan unit di lingkungan Kemenkeu dalam melaksanakan perjalanan dan menerapkan sistem kerja yang aman dan produktif pada masa transisi dalam tatanan normal baru di lingkungan Kemenkeu.
Sementara itu, SE tersebut juga memuat beberapa ketentuan bagi ASN Kemenkeu yang akan melakukan perjalanan dinas. Pertama, kegiatan perjalanan dinas tetap memperhatikan status penyebaran Covid-19 pada daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Kedua, pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas memperoleh penugasan atau surat tugas dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat bagi kantor pusat dan kantor wilayah atau Ppejabat administrator setingkat bagi kantor layanan dan operasi di vertikal.
Ketiga, harus dilakukan secara selektif, akuntabel, penuh kehati-hatian dengan tetap mengutamakan pencegahan penyebaran Corona dan sesuai tingkat urgensi. (Baca juga: Anto Hoed-Melly Goeslaw Rangkum Perayaan Perak dengan Argentium )
Keempat, dalam melakukan perjalanan dinas maupun perjalanan dalam rangka keperluan pribadi, pegawai harus memperhatikan persyaratan perjalanan orang sebagaimana tercantum dalam SE GT Covid Nomor 9 tahun 2020 dan atau ketentuan pemerintah lainnya.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, penerbitan SE 30 merupakan tindak lanjut dari pencabutan SE 64 Tahun 2020 mengenai pembatasan pergerakan ASN di kementerian pimpinan Menkeu Sri Mulyani itu.
"Ini merupakan transisi masa adaptasi kenormalan baru di Kementerian Keuangan. Atas dasar itu Kementerian Keuangan menerbitkan SE 30 mengenai persyaratan perjalan bagi pegawai dan tidak lanjut sistem kerja pada masa transisi," ujar Hadiyanto dikutip iNews.id, Jakarta, Sabtu (1/8/2020). (Baca juga: Idul Adha, Sri Mulyani: Kita Harus Belajar dari Nabi Ibrahim )
Adapun tujuan SE Nomor 30 Tahun 2020 yaitu sebagai panduan bagi pegawai, pengelola kepegawaian, dan pimpinan unit di lingkungan Kemenkeu dalam melaksanakan perjalanan dan menerapkan sistem kerja yang aman dan produktif pada masa transisi dalam tatanan normal baru di lingkungan Kemenkeu.
Sementara itu, SE tersebut juga memuat beberapa ketentuan bagi ASN Kemenkeu yang akan melakukan perjalanan dinas. Pertama, kegiatan perjalanan dinas tetap memperhatikan status penyebaran Covid-19 pada daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Kedua, pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas memperoleh penugasan atau surat tugas dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat bagi kantor pusat dan kantor wilayah atau Ppejabat administrator setingkat bagi kantor layanan dan operasi di vertikal.
Ketiga, harus dilakukan secara selektif, akuntabel, penuh kehati-hatian dengan tetap mengutamakan pencegahan penyebaran Corona dan sesuai tingkat urgensi. (Baca juga: Anto Hoed-Melly Goeslaw Rangkum Perayaan Perak dengan Argentium )
Keempat, dalam melakukan perjalanan dinas maupun perjalanan dalam rangka keperluan pribadi, pegawai harus memperhatikan persyaratan perjalanan orang sebagaimana tercantum dalam SE GT Covid Nomor 9 tahun 2020 dan atau ketentuan pemerintah lainnya.
Lihat Juga :
