Buka Musrenbangnas 2017, Jokowi Sebut Prioritas Anggaran Tak Jelas

Rabu, 26 April 2017 - 12:08 WIB
Buka Musrenbangnas 2017, Jokowi Sebut Prioritas Anggaran Tak Jelas
Buka Musrenbangnas 2017, Jokowi Sebut Prioritas Anggaran Tak Jelas
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017, yang digelar oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) hari ini. Dalam sambutannya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sempat menyindir kinerja pemerintah pusat dan daerah yang dianggapnya selalu tidak fokus dalam mengurus anggaran.

Dia mengungkapkan, selama beberapa tahun belakangan anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk berbagai program baik di tingkat pusat maupun daerah tidak memiliki prioritas yang jelas. Menurutnya, pemerintah selama ini terlalu banyak memetakan program prioritas sehingga tidak satupun program yang menunjukkan hasil maksimal.

"Kita ini sudah bertahun-tahun, anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Jokowi meminta kepada kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah fokus terhadap program yang benar-benar prioritas. Program prioritas yang disusun pun dilarang untuk lebih dari lima program, sehingga hasil yang diperoleh pun maksimal.

"Yang namanya prioritas ya harus fokus. Di bawah tiga lebih baik, kalau masih sulit juga di bawah lima. Cukup. Jangan semuanya jadi prioritas. Ini kebiasaan kita. Ini rutinitas yang mengulang-ulang. Saya lihat hampir semua daerah, APBD saya baca, APBN saya baca," tandasnya.

Sekadar informasi, Musrenbangnas 2017 dihelat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang mengangkat tema Memacu Investasi dan lnfrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Acara dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur hingga para bupati/wali kota.

Musrenbangnas 2017 merupakan forum koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan antara pusat serta daerah untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran RKP 2018.
(akr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5561 seconds (0.1#10.140)