Susun RKP 2018, Ekonomi RI Dipatok Tumbuh 5,6%
Susun RKP 2018, Ekonomi RI Dipatok Tumbuh 5,6%
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) saat ini tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Dalam rancangan RKP 2018, pertumbuhan ekonomi 2018 diharapkan dapat mencapai kisaran 5,4%-6,1%, atau pada titik 5,6%.
(Baca Juga: Buka Musrenbangnas 2017, Jokowi Sebut Prioritas Anggaran Tak Jelas
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan.
"Pada 2018, pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Menurutnya, beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah, yaitu investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta. Di antaranya, infrastruktur transportasi dan logistik dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan lndustri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata.
"Namun, keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah," imbuh dia.
Salah satu terobosan yang perlu dilakukan, lanjut mantan Menkeu ini, melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur Iainnya, yaitu skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP). Menurutnya, skema tersebut perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur.
"Selain itu, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural," tandasnya.
(Baca Juga: Buka Musrenbangnas 2017, Jokowi Sebut Prioritas Anggaran Tak Jelas
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan.
"Pada 2018, pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Menurutnya, beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah, yaitu investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta. Di antaranya, infrastruktur transportasi dan logistik dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan lndustri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata.
"Namun, keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah," imbuh dia.
Salah satu terobosan yang perlu dilakukan, lanjut mantan Menkeu ini, melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur Iainnya, yaitu skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP). Menurutnya, skema tersebut perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur.
"Selain itu, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural," tandasnya.
(akr)
Explore More