Birokrasi Ruwet dan Data Tak Akurat Hambat Pemulihan Ekonomi
loading...
Birokrasi yang ruwet hingga data yang tak akurat membuat upaya pemulihan ekonomi nasional terhambat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Ekonom senior yang juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede mengatakan, masalah birokrasi yang berbelit-berbelit menghambat program percepatan pemulihan ekonomi nasional .
Selain itu, data yang kurang akurat juga membuat bantuan sosial yang menjadi salah satu senjata utama untuk mengurangi tekanan akibat pandemi, juga tak tersalurkan dengan baik.
(Baca Juga: Birokrasi Bikin Rumit, Dana JPS COVID-19 Belum Cair hingga Hari Ini)
"Birokrasi kita masih melihat pandemi sebagai business as usual dan kita akan ada benahi di situ," ujar Raden Pardeded dalam diskusi secara virtual, Senin (3/8/2020).
Senada dengan Raden, Ketua Umum Gerakan Pakai Masker, Sigit Pramono mengatakan, birokrasi yang ruwet membuat pemulihan ekonomi di tengah masyarakat menjadi terhambat. Ia menilai, pemerintah perlu mengurai instansi atau pihak mana saja yang menghambat pemulihan ekonomi nasional tersebut.
(Baca Juga: Resesi Ekonomi RI Tidak Terhindarkan, Seberapa Dalam Tergantung Penyerapan PEN)
Ia menjelaskan, setidaknya ada lima pihak yang berpotensi menghambat pencairan anggaran untuk pemulihan ekonomi tersebut, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). "Kita berharap Satgas PEN bisa mendorong birokrasi pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran," tegas Sigit.
Selain itu, data yang kurang akurat juga membuat bantuan sosial yang menjadi salah satu senjata utama untuk mengurangi tekanan akibat pandemi, juga tak tersalurkan dengan baik.
(Baca Juga: Birokrasi Bikin Rumit, Dana JPS COVID-19 Belum Cair hingga Hari Ini)
"Birokrasi kita masih melihat pandemi sebagai business as usual dan kita akan ada benahi di situ," ujar Raden Pardeded dalam diskusi secara virtual, Senin (3/8/2020).
Senada dengan Raden, Ketua Umum Gerakan Pakai Masker, Sigit Pramono mengatakan, birokrasi yang ruwet membuat pemulihan ekonomi di tengah masyarakat menjadi terhambat. Ia menilai, pemerintah perlu mengurai instansi atau pihak mana saja yang menghambat pemulihan ekonomi nasional tersebut.
(Baca Juga: Resesi Ekonomi RI Tidak Terhindarkan, Seberapa Dalam Tergantung Penyerapan PEN)
Ia menjelaskan, setidaknya ada lima pihak yang berpotensi menghambat pencairan anggaran untuk pemulihan ekonomi tersebut, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). "Kita berharap Satgas PEN bisa mendorong birokrasi pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran," tegas Sigit.
(fai)
Explore More