Sri Mulyani Pamer Defisit Anggaran di Hadapan Negara G20

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di hadapan negara anggota G20 membeberkan penjelasan mengenai utang pemerintah Indonesia beserta defisit APBN.

Dalam perhelatannya di Hamburg, Sri Mulyani mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sri Mulyani dalam kesempatan tersebt mengatakan bahwa defisit APBN berada pada kisaran 2,5%.

"Saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai pengelolaan utang pemerintah. Saat ini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30% dan defisit APBN pada kisaran 2,5%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya," kata dia dalam video conferencenya, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Dengan defisit di kisaran 2,5%, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5%, artinya stimulus fiskal mampu meningkatkan perekonomian sehingga utang tersebut menghasilkan kegiatan produktif.

"Dngan kata lain, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati). Presiden Joko Widodo tengah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Ini merupakan upaya pemerintahannya untuk mengejar ketinggalan pembangunan," terang dia.

Sebelumnya, lanjut Sri, pembangunan infrastruktur Indonesia tertunda dan tidak maksimal karena dalam kurun waktu 20 tahun belakangan, terlebih lagi, pemerintah Indonesia fokus menangani krisis ekonomi 1998 dan 2008. Selain itu, dengan tekanan pelemahan global 2014, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif sebagai stimulus untuk mendorong ekonomi serta melindungi masyarakat Indonesia.

"Peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi negeri. Ketimpangan antara si miskin dan si kaya membutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan belanja sosial, yang tujuannya untuk melindungi kelompok termiskin agar tidak makin tertinggal," imbuhnya.

Selain itu, penduduk Indonesia dengan demografi muda memerlukan investasi pendidikan dan kesehatan yang besar. Untuk itu, APBN akan terus ditujukan untuk dapat mencukupi belanja pendidikan dan kesehatan yang cukup besar ini, agar SDM Indonesia tidak tertinggal dari bangsa lain.

Karena itu, penerimaan perpajakan terus digenjot dengan reformasi pajak agar belanja dan biaya pembangunan dapat dibiayai oleh pajak, bukan utang. Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hatihati dan profesional, sehingga lndonesia dapat terus maju dan sejahtera, tetap terjaga resiko keuangan dan utangnya.

"Dengan demikian, bangsa ini akan sejajar dengan negara maju di dunia dan mempunyai martabat yang tinggi dengan tercapainya keadilan dan kemakmuran," kata Menkeu.