Penetapan Harga Gas Bumi Harus Mengakomodasi Kepentingan Semua Pihak
loading...
Penetapan harga gas harus lebih bijak. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta harus dapat mengelola berbagai isu terkait harga gas bumi belakangan ini. Sebagai penentu dan pengambil kebijakan utama terkait harga gas bumi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ), harus bisa memastikan bahwa harga yang ditetapkan mampu menjaga keberlanjutan seluruh mata rantai bisnis gas, baik dari sisi hulu, midstream, downstream maupun konsumen akhir pengguna gas di hilir.
“Selama ini kebijakan pemerintah untuk menjaga harga gas bumi lebih ditujukan untuk menjaga daya saing industri pengguna gas. Padahal, daya saing industri sebetulnya ditentukan oleh banyak faktor, tidak melulu harga gas,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi dikutip Jumat (6/10/2023).
Sebelumnya Kementerian ESDM telah menolak rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk menaikkan harga gas industri non-harga gas bumi tertentu (HGBT). Rencana PGN untuk menyesuaikan harga gas menyusul keinginan Medco Energy untuk menaikkan harga gas dari Blok Corridor di Sumatra Selatan, sebagai salah satu pemasok utama gas bumi PGN.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan, Medco selaku operator di Blok Corridor memang berencana mengajukan penyesuaian harga gas yang dijual ke PGN. Penyesuaian harga dilakukan Medco untuk mempertahankan tingkat produksi di Lapangan Grissik Blok Corridor.
“Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada harga gas yang akan dijual PGN. Namun demikian, pemerintah tetap dalam posisi tidak mengizinkan kenaikan harga. Intinya, harga gas tidak naik. Kita akan duduk bareng sama mereka antar berkepentingan," ujar Tutuka.
Komaidi menilai, jika pemerintah melarang kenaikan harga gas, keekonomian proyek gas akan bermasalah lantaran penurunan produksi alias decline rate semakin besar. Sebab, penurunan produksi biasanya membutuhkan insentif agar keekonomian lapangan gas bisa bertahan.
Salah satu insentifnya adalah penyesuaian harga. Kalau penyesuaian ini dilarang, tentu pemerintah harus memberikan insentif lain, baik fiskal maupun non-fiskal.
"Pemerintah harus lebih bijaksana untuk mengakomodasi semua kepentingan. Bukan hanya kepentingan industri pengguna gas, tapi kepentingan seluruh sektor termasuk industri migas. Karena semua sektor penting untuk ekonomi nasional, masing-masing punya peran dan kontribusi sendiri," tegas Komaidi.
Tanpa adanya penyesuaian harga maupun insentif lainnya, Komaidi melanjutkan, penurunan produksi ini akan berdampak kepada seluruh sektor, termasuk industri pengguna gas. Sebab, penurunan produksi akan mengakibatkan pembatasan kuota bagi industri pengguna gas.
“Selama ini kebijakan pemerintah untuk menjaga harga gas bumi lebih ditujukan untuk menjaga daya saing industri pengguna gas. Padahal, daya saing industri sebetulnya ditentukan oleh banyak faktor, tidak melulu harga gas,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi dikutip Jumat (6/10/2023).
Sebelumnya Kementerian ESDM telah menolak rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk menaikkan harga gas industri non-harga gas bumi tertentu (HGBT). Rencana PGN untuk menyesuaikan harga gas menyusul keinginan Medco Energy untuk menaikkan harga gas dari Blok Corridor di Sumatra Selatan, sebagai salah satu pemasok utama gas bumi PGN.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan, Medco selaku operator di Blok Corridor memang berencana mengajukan penyesuaian harga gas yang dijual ke PGN. Penyesuaian harga dilakukan Medco untuk mempertahankan tingkat produksi di Lapangan Grissik Blok Corridor.
“Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada harga gas yang akan dijual PGN. Namun demikian, pemerintah tetap dalam posisi tidak mengizinkan kenaikan harga. Intinya, harga gas tidak naik. Kita akan duduk bareng sama mereka antar berkepentingan," ujar Tutuka.
Komaidi menilai, jika pemerintah melarang kenaikan harga gas, keekonomian proyek gas akan bermasalah lantaran penurunan produksi alias decline rate semakin besar. Sebab, penurunan produksi biasanya membutuhkan insentif agar keekonomian lapangan gas bisa bertahan.
Salah satu insentifnya adalah penyesuaian harga. Kalau penyesuaian ini dilarang, tentu pemerintah harus memberikan insentif lain, baik fiskal maupun non-fiskal.
"Pemerintah harus lebih bijaksana untuk mengakomodasi semua kepentingan. Bukan hanya kepentingan industri pengguna gas, tapi kepentingan seluruh sektor termasuk industri migas. Karena semua sektor penting untuk ekonomi nasional, masing-masing punya peran dan kontribusi sendiri," tegas Komaidi.
Tanpa adanya penyesuaian harga maupun insentif lainnya, Komaidi melanjutkan, penurunan produksi ini akan berdampak kepada seluruh sektor, termasuk industri pengguna gas. Sebab, penurunan produksi akan mengakibatkan pembatasan kuota bagi industri pengguna gas.
Lihat Juga :
