Penetapan Harga Gas Bumi Harus Mengakomodasi Kepentingan Semua Pihak

Salah satu insentifnya adalah penyesuaian harga. Kalau penyesuaian ini dilarang, tentu pemerintah harus memberikan insentif lain, baik fiskal maupun non-fiskal.

"Pemerintah harus lebih bijaksana untuk mengakomodasi semua kepentingan. Bukan hanya kepentingan industri pengguna gas, tapi kepentingan seluruh sektor termasuk industri migas. Karena semua sektor penting untuk ekonomi nasional, masing-masing punya peran dan kontribusi sendiri," tegas Komaidi.

Tanpa adanya penyesuaian harga maupun insentif lainnya, Komaidi melanjutkan, penurunan produksi ini akan berdampak kepada seluruh sektor, termasuk industri pengguna gas. Sebab, penurunan produksi akan mengakibatkan pembatasan kuota bagi industri pengguna gas.

“Industri pengguna gas sebagai konsumen tentu akan dirugikan. Kebijakan pembatasan kuota mau tidak mau harus dilakukan lantaran badan usaha penyalur harus mengatur agar volume dan kuota yang mereka miliki cukup untuk seluruh pelanggan,” tambahnya.

Untuk menghindari adanya pembatasan pasokan atau kuota, beberapa opsi bisa dilakukan. Salah satunya dengan mengambil pasokan dari LNG. Namun, harga LNG yang lebih mahal dibandingkan harga gas pipa akan berdampak terhadap harga jual yang akan dibebankan kepada konsumen.

Apalagi jika sumbernya adalah LNG impor. Selain harganya berbeda, juga tidak ada kontrol pemerintah terhadap harga. Artinya, harga akan menggunakan mekanisme pasar.

"Kalau harga gas bisa fleksibel, volume tentu tidak jadi masalah. Badan usaha gas di hilir bisa mengadakan pasokan dari impor. Kemudian, ditetapkan mekanisme yang transparan. Semua pihak tahu harga impor sekian, setelah sampai di plant gate dan di-blended, harganya menjadi sekian sehingga perlu penyesuaian," ujar Komaidi.