Deflasi Jadi Sinyal Daya Beli Masyarakat Kritis Akibat Pandemi
Selasa, 04 Agustus 2020 - 09:04 WIB
loading...
Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan pada Juli 2020 terjadi deflasi sebesar 0,10% sungguh bukan berita menggembirakan. Deflasi bisa jadi sinyal kondisi daya beli masyarakat sudah mengkhawatirkan akibat pandemi Covid-19.
Bahkan bagi Kepala BPS Suhariyanto, deflasi pada Juli 2020 ini sangat tidak wajar. Pasalnya, deflasi terjadi pada bulan kedua pasca-Idulfitri yang biasanya harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya masih mengalami kenaikan.
“Apakah wajar di bulan kedua sesudah Ramadhan dan Lebaran malah deflasi ? Coba kita lihat 2019, dua bulan sesudah Ramadhan dan Lebaran apakah terjadi deflasi? Tidak. Itu (deflasi) terjadinya bulan ketiga,” kata Suhariyanto di Jakarta kemarin. (Baca: Juli terjadi Deflasi, Biaya Sekolah Tetap Masih Mahal)
Suhariyanto mengaku dampak pandemi Covid-19 sangat memengaruhi pergerakan inflasi tahun ini. “Seperti saya sampaikan, pergerakan inflasi tahun ini beda jauh dengan tahun sebelumnya karena Covid-19,” tuturnya.
Dia menambahkan, tahun sebelumnya ketika keadaan normal, Ramadhan dan Lebaran jadi puncak tingginya inflasi. Hal itu wajar mengingat permintaan meningkat dan uang beredar pun banyak. Akan tetapi, kondisi sekarang ini berbanding terbalik. “Namun, itu tidak terjadi tahun ini, ya memang tidak wajar karena situasinya memang tidak normal,” jelasnya.
Menurut pengamat ekonomi Piter Abdullah, deflasi secara teori tidak menguntungkan perekonomian Indonesia. Hal tersebut karena deflasi merefleksikan rendahnya permintaan masyarakat. Selain itu, deflasi juga tidak memberikan insentif kepada dunia usaha untuk berproduksi. (Baca juga: Mengaku HRD, Sopir Angkot Peras dan Tiduri Empat Wanita Pencari Kerja)
Piter menuturkan, deflasi atau inflasi yang sangat rendah masih berpotensi terjadi selama wabah Covid-19 masih berlangsung. Bahkan kondisi ini diprediksi masih akan berlanjut hingga awal tahun depan.
Pengamat ekonomi Josua Pardede menilai, tekanan inflasi yang rendah mengindikasikan tingkat konsumsi masyarakat cenderung masih dalam tren menurun dari awal tahun hingga awal kuartal III/2020 ini. Hal ini karena masyarakat menengah ke bawah penghasilannya menurun akibat pandemi Covid-19 .
Menurut dia, kebijakan PSBB di berbagai daerah telah membuat penurunan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor nonformal. “Ini karena peraturan PSBB dan sebagian yang bekerja di sektor formal pun mengalami PHK atau dirumahkan oleh perusahaan sehingga pada akhirnya mendorong penurunan pengeluaran,” ungkap Josua.
Penurunan daya beli juga diperparah oleh sikap masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang menahan konsumsi dan bahkan cenderung memilih uangnya ditaruh di bank. Apalagi, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat, tingkat penyerapannya masih rendah.
Wajar saja jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mutung kepada para menteri yang masih dinilai kurang peka terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Dari jumlah anggaran PEN senilai Rp695 triliun, baru 20% yang terealisasi sebesar Rp141 triliun. “Sekali lagi baru 20%. Masih kecil sekali,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. (Baca juga: Analisis: AS Tampaknya Coba Hadang Israel Caplok Tepi Barat)
Dia mengatakan, realisasi paling besar ada di sektor perlindungan sosial yang mencapai 38%. Disusul sektor stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yakni 25%.
Jokowi menilai kondisi ini menggambarkan bahwa baik kementerian maupun lembaga belum memiliki aura krisis di tengah situasi pandemi Covid-19 . Dia menduga jajarannya masih bekerja berdasarkan rutinitas semata.
“Artinya apa? Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” tegasnya.
Dia pun meminta Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir untuk menuntaskan masalah ini. Dia ingin agar setiap urusan dijabarkan secara detail. (Lihat videonya: Seorang Bocah Jadi Korban Begal di Depan rumahnya Sendiri)
Mampukah Erick memecut koleganya sesama menteri untuk menyatukan rasa dan bekerja keras agar kuartal III/2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak negatif. Jawabannya tentu tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil juga. Pemerintah masih punya waktu kurang dari dua bulan untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi.
Jika tidak berhasil, maka seperti yang diungkapkan ekonom senior Raden Pardede, Indonesia tidak hanya akan memasuki resesi, tetapi bisa juga mengalami depresi atau kebangkrutan ekonomi. Hai para menteri jangan sampai ini terjadi. Sadarlah! (Kunthi Fahmar Sandy/Dita Angga/Rina Anggraeni/Rakhmat Baihaqi)
Bahkan bagi Kepala BPS Suhariyanto, deflasi pada Juli 2020 ini sangat tidak wajar. Pasalnya, deflasi terjadi pada bulan kedua pasca-Idulfitri yang biasanya harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya masih mengalami kenaikan.
“Apakah wajar di bulan kedua sesudah Ramadhan dan Lebaran malah deflasi ? Coba kita lihat 2019, dua bulan sesudah Ramadhan dan Lebaran apakah terjadi deflasi? Tidak. Itu (deflasi) terjadinya bulan ketiga,” kata Suhariyanto di Jakarta kemarin. (Baca: Juli terjadi Deflasi, Biaya Sekolah Tetap Masih Mahal)
Suhariyanto mengaku dampak pandemi Covid-19 sangat memengaruhi pergerakan inflasi tahun ini. “Seperti saya sampaikan, pergerakan inflasi tahun ini beda jauh dengan tahun sebelumnya karena Covid-19,” tuturnya.
Dia menambahkan, tahun sebelumnya ketika keadaan normal, Ramadhan dan Lebaran jadi puncak tingginya inflasi. Hal itu wajar mengingat permintaan meningkat dan uang beredar pun banyak. Akan tetapi, kondisi sekarang ini berbanding terbalik. “Namun, itu tidak terjadi tahun ini, ya memang tidak wajar karena situasinya memang tidak normal,” jelasnya.
Menurut pengamat ekonomi Piter Abdullah, deflasi secara teori tidak menguntungkan perekonomian Indonesia. Hal tersebut karena deflasi merefleksikan rendahnya permintaan masyarakat. Selain itu, deflasi juga tidak memberikan insentif kepada dunia usaha untuk berproduksi. (Baca juga: Mengaku HRD, Sopir Angkot Peras dan Tiduri Empat Wanita Pencari Kerja)
Piter menuturkan, deflasi atau inflasi yang sangat rendah masih berpotensi terjadi selama wabah Covid-19 masih berlangsung. Bahkan kondisi ini diprediksi masih akan berlanjut hingga awal tahun depan.
Pengamat ekonomi Josua Pardede menilai, tekanan inflasi yang rendah mengindikasikan tingkat konsumsi masyarakat cenderung masih dalam tren menurun dari awal tahun hingga awal kuartal III/2020 ini. Hal ini karena masyarakat menengah ke bawah penghasilannya menurun akibat pandemi Covid-19 .
Menurut dia, kebijakan PSBB di berbagai daerah telah membuat penurunan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor nonformal. “Ini karena peraturan PSBB dan sebagian yang bekerja di sektor formal pun mengalami PHK atau dirumahkan oleh perusahaan sehingga pada akhirnya mendorong penurunan pengeluaran,” ungkap Josua.
Penurunan daya beli juga diperparah oleh sikap masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang menahan konsumsi dan bahkan cenderung memilih uangnya ditaruh di bank. Apalagi, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat, tingkat penyerapannya masih rendah.
Wajar saja jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mutung kepada para menteri yang masih dinilai kurang peka terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Dari jumlah anggaran PEN senilai Rp695 triliun, baru 20% yang terealisasi sebesar Rp141 triliun. “Sekali lagi baru 20%. Masih kecil sekali,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. (Baca juga: Analisis: AS Tampaknya Coba Hadang Israel Caplok Tepi Barat)
Dia mengatakan, realisasi paling besar ada di sektor perlindungan sosial yang mencapai 38%. Disusul sektor stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yakni 25%.
Jokowi menilai kondisi ini menggambarkan bahwa baik kementerian maupun lembaga belum memiliki aura krisis di tengah situasi pandemi Covid-19 . Dia menduga jajarannya masih bekerja berdasarkan rutinitas semata.
“Artinya apa? Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” tegasnya.
Dia pun meminta Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir untuk menuntaskan masalah ini. Dia ingin agar setiap urusan dijabarkan secara detail. (Lihat videonya: Seorang Bocah Jadi Korban Begal di Depan rumahnya Sendiri)
Mampukah Erick memecut koleganya sesama menteri untuk menyatukan rasa dan bekerja keras agar kuartal III/2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak negatif. Jawabannya tentu tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil juga. Pemerintah masih punya waktu kurang dari dua bulan untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi.
Jika tidak berhasil, maka seperti yang diungkapkan ekonom senior Raden Pardede, Indonesia tidak hanya akan memasuki resesi, tetapi bisa juga mengalami depresi atau kebangkrutan ekonomi. Hai para menteri jangan sampai ini terjadi. Sadarlah! (Kunthi Fahmar Sandy/Dita Angga/Rina Anggraeni/Rakhmat Baihaqi)
(ysw)
Lihat Juga :
