Pemerintah Diminta Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Food Estate Merauke Dijadikan KEK
loading...
Rencana membuat Food Estate Merauke jadi KEK harus dilakukan kajian mendalam. Foto/Farmalandgrab
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana menjadikan lumbung pangan atau food estate Merauke, Papua, sebagai kawasan ekonomi khusus ( KEK ). Pemerintah diminta untuk mendalami apakah kawasan food estate Merauke memiliki kombinasi dari faktor ekonomi dan geografi dalam perdagangan internasional.
Perlu dipikirkan pula standar infrastruktur dan standar pelayanan tertentu harus sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang tidak mengganggu hutan lindung dan masyarakat sekitar.
"Tentu kita (harus) belajar dari kasus Rempang ya bahwa lahan yang diusulkan menjadikan KEK itu adalah paling sedikit 50% dari yang direncanakan dan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya. Artinya fungsi bentuk dan kemudian kriteria ini harus dipenuhi sebelum pemerintah menetapkan sebagai KEK," kata Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia dalam Market Review IDXChannel, Kamis (12/10/2023).
Ima menambahkan perlunya ada kajian lebih mendalam terkait dengan penetapan ini. Pasalnya, kata Ima, jika penetapan hanya didasarkan pada faktor ekonomi yang difokuskan pada ketahan pangan, tapi faktor lainnya tidak terpenuhi, berarti tidak ada keistimewaan.
Pemenuhan syarat, lanjut Ima, sesuai dengan ketentuan KEK yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.
"Kalo faktor ekonomi saja yang terpenuhi tetapi geografi dalam perdagangan internasional tidak terpenuhi, tentu dalam konteks ini tidak memiliki keunggulan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rencana food estate dijadikan KEK karena banyaknya partai politik yang menilai progam food estate kurang optimal. Menurut Airlangga, pemerintah akan fokus pada penanaman padi dan tebu terlebih dahulu.
Anggarannya akan diarahkan pada public private partnership (PPP). Airlangga menjelaskan alasan memilih Merauke untuk KEK dikarenakan proyek tersebut sebelumnya telah dibuat oleh Presiden Indonesia ke-2 Soeharto.
Perlu dipikirkan pula standar infrastruktur dan standar pelayanan tertentu harus sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang tidak mengganggu hutan lindung dan masyarakat sekitar.
"Tentu kita (harus) belajar dari kasus Rempang ya bahwa lahan yang diusulkan menjadikan KEK itu adalah paling sedikit 50% dari yang direncanakan dan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya. Artinya fungsi bentuk dan kemudian kriteria ini harus dipenuhi sebelum pemerintah menetapkan sebagai KEK," kata Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia dalam Market Review IDXChannel, Kamis (12/10/2023).
Ima menambahkan perlunya ada kajian lebih mendalam terkait dengan penetapan ini. Pasalnya, kata Ima, jika penetapan hanya didasarkan pada faktor ekonomi yang difokuskan pada ketahan pangan, tapi faktor lainnya tidak terpenuhi, berarti tidak ada keistimewaan.
Pemenuhan syarat, lanjut Ima, sesuai dengan ketentuan KEK yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.
"Kalo faktor ekonomi saja yang terpenuhi tetapi geografi dalam perdagangan internasional tidak terpenuhi, tentu dalam konteks ini tidak memiliki keunggulan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rencana food estate dijadikan KEK karena banyaknya partai politik yang menilai progam food estate kurang optimal. Menurut Airlangga, pemerintah akan fokus pada penanaman padi dan tebu terlebih dahulu.
Anggarannya akan diarahkan pada public private partnership (PPP). Airlangga menjelaskan alasan memilih Merauke untuk KEK dikarenakan proyek tersebut sebelumnya telah dibuat oleh Presiden Indonesia ke-2 Soeharto.
(uka)
Explore More