Genjot Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Keluarkan Berbagai Jurus
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan akan memperpanjang bantuan sosial (bansos) . Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, bansos ini akan diperpanjang hingga tahun 2021, dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Selain itu, usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga tahun 2022.
"Kita akan melakukan restrukturisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (4/8/2020).
Dia melanjutkan, dana yang ditempatkan di Himbara berjumlah Rp30 triliun. Sementara dana yang sudah disalurkan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur. ( Baca juga:Terkam Warga, Buaya Sungai Kayu Besi Seberat 500 Kg Bakal Dipotong )
Selain di bank-bank Himbara, pemerintah juga sudah menempakan dana di empat bank pembangunan daerah (BPD) guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada 11,5 triliun rupiah. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat,” ujarnya.
Tak cuma menempatkan dana di bank Himbara dan BPD, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan penjaminan kredit korporasi di atas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.
“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” tandasnya.
"Kita akan melakukan restrukturisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (4/8/2020).
Dia melanjutkan, dana yang ditempatkan di Himbara berjumlah Rp30 triliun. Sementara dana yang sudah disalurkan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur. ( Baca juga:Terkam Warga, Buaya Sungai Kayu Besi Seberat 500 Kg Bakal Dipotong )
Selain di bank-bank Himbara, pemerintah juga sudah menempakan dana di empat bank pembangunan daerah (BPD) guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada 11,5 triliun rupiah. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat,” ujarnya.
Tak cuma menempatkan dana di bank Himbara dan BPD, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan penjaminan kredit korporasi di atas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.
“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” tandasnya.
Lihat Juga :
(uka)
