Lembaga Jasa Keuangan dan Kemendagri Kerja Sama Pemanfaatan e-KTP
Lembaga Jasa Keuangan dan Kemendagri Kerja Sama Pemanfaatan e-KTP
A
A
A
JAKARTA - Sembilan lembaga jasa keuangan hari ini menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kerja sama tersebut berkaitan dengan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk verifikasi data nasabah. Sembilan lembaga jasa keuangan tersebut terdiri dari tujuh perusahaan pembiayaan dan dua institusi perbankan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah sembilan industri jasa keuangan tersebut untuk bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Hal ini dapat mempercepat langkah Kemendagri mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat seluruh lembaga dan instansi di Tanah Air memiliki kesatuan data masyarakat di Indonesia.
"Lembaga yang ada baik BUMN, pemerintah, swasta, sudah terintegrasi. Dalam upaya pemerintah ingin memberikan jaminan data, sehingga akan memudahkan semua pihak memberikan yang terbaik kepada semua lapisan masyarakat," katanya di UOB Plaza, Jakarta, Senin (7/8/2017).
Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank UOB Indonesia Kevil Lam Sai Yoke mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh inisiatif bersama dengan lembaga jasa keuangan tersebut. Hal ini demi memastikan akurasi, efisiensi serta keamanan verifikasi data nasabah.
"Kerja sama ini juga akan mendukung perkembangan produk layanan keuangan dimana nasabah tidak perlu datang lagi ke kantor cabang, tapi bisa registrasi secara online. Hal tersebut akan meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dengan lembaga jasa keuangan," tutur dia.
Menurutnya, kerja sama ini juga sejalan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar penyedia jasa keuangan dapat menggunakan data Dukcapil dalam tahap verifikasi data. "Kami harap kerja sama ini akan berjalan dengan baik," harapnya.
Direktur Utama Bank Victoria Daniel Budirahayu menambahkan, kerja sama ini membuat proses bank untuk mengetahui identitas nasabah (know your customer/KYC) dapat berjalan lebih mudah.
"Bagi institusi perbankan, data merupakan hal yang penting. Dengan adanya fasilitas data individu dari Dukcapil, proses KYC bank akan sangat mudah tanpa mengurangi nilai validitasnya," terang Daniel.
Adapun sembilan lembaga jasa keuangan yang menandatangani nota kesepahaman dengan Dukcapil Kemendagri adalah PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI), PT Sinarmas Hana Finance, PT Summit Oto Finance, PT Indosurya Inti Finance, PT Shinhan Indo Finance, PT Oto Multiartha, PT LiMa Ventura, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank Victoria International Tbk.
Kerja sama tersebut berkaitan dengan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk verifikasi data nasabah. Sembilan lembaga jasa keuangan tersebut terdiri dari tujuh perusahaan pembiayaan dan dua institusi perbankan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah sembilan industri jasa keuangan tersebut untuk bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Hal ini dapat mempercepat langkah Kemendagri mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat seluruh lembaga dan instansi di Tanah Air memiliki kesatuan data masyarakat di Indonesia.
"Lembaga yang ada baik BUMN, pemerintah, swasta, sudah terintegrasi. Dalam upaya pemerintah ingin memberikan jaminan data, sehingga akan memudahkan semua pihak memberikan yang terbaik kepada semua lapisan masyarakat," katanya di UOB Plaza, Jakarta, Senin (7/8/2017).
Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank UOB Indonesia Kevil Lam Sai Yoke mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh inisiatif bersama dengan lembaga jasa keuangan tersebut. Hal ini demi memastikan akurasi, efisiensi serta keamanan verifikasi data nasabah.
"Kerja sama ini juga akan mendukung perkembangan produk layanan keuangan dimana nasabah tidak perlu datang lagi ke kantor cabang, tapi bisa registrasi secara online. Hal tersebut akan meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dengan lembaga jasa keuangan," tutur dia.
Menurutnya, kerja sama ini juga sejalan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar penyedia jasa keuangan dapat menggunakan data Dukcapil dalam tahap verifikasi data. "Kami harap kerja sama ini akan berjalan dengan baik," harapnya.
Direktur Utama Bank Victoria Daniel Budirahayu menambahkan, kerja sama ini membuat proses bank untuk mengetahui identitas nasabah (know your customer/KYC) dapat berjalan lebih mudah.
"Bagi institusi perbankan, data merupakan hal yang penting. Dengan adanya fasilitas data individu dari Dukcapil, proses KYC bank akan sangat mudah tanpa mengurangi nilai validitasnya," terang Daniel.
Adapun sembilan lembaga jasa keuangan yang menandatangani nota kesepahaman dengan Dukcapil Kemendagri adalah PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI), PT Sinarmas Hana Finance, PT Summit Oto Finance, PT Indosurya Inti Finance, PT Shinhan Indo Finance, PT Oto Multiartha, PT LiMa Ventura, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank Victoria International Tbk.
(izz)
Explore More