Dapat Anggaran Rp106 Triliun, PUPR Bakal Bangun Jalan hingga Perumahan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh alokasi anggaran paling besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Tahun depan, Kementerian PUPR mendapat anggaran hingga Rp106,91 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dana fantastis tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, dan perumahan. Sementara untuk infrastruktur di sektor energi dan komunikasi di bawah Kementerian ESDM dan Kemenkominfo.

"Kami diamanahkan untuk tiga bidang dari lima bidang infrastruktur, seperti transportasi darat, jalan jembatan, air, banjir irigasi, perumahan. Jadi tiga hal itu yang dibawah PUPR. Energi dan komunikasi ada di ESDM dan Kemenkominfo," katanya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Dia mengungkapkan, pemerintah pada tahun ini akan membangun jalan sepanjang 864 km, preservasi jalan 46 ribu km, jembatan 8.037 m. Selain itu, pembangunan flyover, underpass dan terowongan dengan total 588 m.

Kementerian PUPR juga mengalokasikan untuk pembangunan jalan tol sepanjang 25 km dan preservasi jembatan 497.515 m. "Dan pembangunan tol yang jadi beban pemerintah 25 km," imbuh dia.

Selain itu, sambung Basuki, pemerintah juga akan membangun 47 bendungan di mana 11 jembatan merupakan jembatan baru. Lalu 36 jembatan merupakan jembatan yang telah jalan (on going). Kemudian akan membangun 54 ribu jaringan irigasi baru, 16 pengendali lahar atau sendimen, 106 km sarana dan prasarana pengendali banjir.

Kemudian rehabilitasi 160 ribu hektare jaringan irigasi, pembangunan 54 embung, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang 11 km, pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku 4,5 meter kubik per detik.

Masih menurut Basuki, Kementerian PUPR mengalokasikan untuk pembangunan SPAM dengan kapasitas 9.372 liter per detik, penanganan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan 1.990 ha, penanganan infrastruktur kawasan permukiman pedesaan 667 ha. Ditambahkannya, pengolahan air limbah untuk 860.836 KK, dan pelayanan sistem persawahan 882.403 KK.

Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 6.238 unit rumah susun, 180 ribu rumah swadaya, 15.400 unit PSU perumahan, dan lima ribu unit rumah khusus. "Jadi perhatian pemerintah digandakan untuk penyediaan rumah masyarakat," tandasnya.