REI Ngarep Insentif Properti Tak Dihantam Kenaikan Bunga Bank

JAKARTA - Real Estate Indonesia ( REI ) mengapresiasi kebijakan fiskal pemerintah yang memberikan suntikan insentif kepada industri properti , terutama untuk pembelian rumah baru bagi masyarakat. Kebijakan tersebut nantinya akan menjadi dorongan untuk pertumbuhan industri properti di tengah adanya kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 6% pada Oktober.



"Pasti itu, kita mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah. Ada dua insentif, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) dan bantuan uang administrasi. Kami melihat yang dilakukan pemerintah ini bagian dari cara pemerintah memberikan perhatian kepada industri properti," ujar Ketua Umum DPP REI Joko Suranto dalam Market Review IDXChannel, Rabu (25/10/2023).

Menurutnya, industri properti menjadi salah satu backbone perekonomian nasional. Predikat itu diukur dari jumlah industri pendukung untuk sebuah rumah yang dibangun, hingga serapan tenaga kerja yang cukup banyak untuk proyek-proyek perumahan.

Bahkan dikatakan Joko, industri properti ini setidaknya ada 185 sektor industri pendukung di belakangnya. Alhasil, ketika adanya peningkatan permintaan rumah baru, maka otomatis 185 industri di belakang juga ikut bergerak.

Joko berharap dengan adanya pemberian insentif untuk pembelian rumah baru--PPN DTP 100% dan bantuan biaya administrasi untuk pembelian rumah baru khusus masyarakat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)--dapat mendorong masyarakat untuk membeli rumah baru.

Di satu sisi, Joko juga mengharapkan untuk industri perbankan, terutama bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara, tidak memberikan respons untuk menaikan suku bunga kredit di tengah naiknya suku bunga acuan BI. Pasalnya, kenaikan suku bunga kredit mempunyai pengaruh juga terhadap minat masyarakat untuk membeli properti.

"Himbara ini adalah bagian dari pemerintah untuk menjaga Iklim yang baik untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah sudah memberikan insentif. Itu adalah isyarat bagi Himbara, karena pemerintah sebagai pemegang saham juga," kata Joko.



"Semoga saja sampai akhir tahun sudah ada pergerakan bagus dari sisi moneter, sehingga perbankan bisa mengoreksi keputusan yang lebih baik lagi," pungkasnya.