Sah! Jokowi Restui Bansos Pangan Lanjut hingga Juni 2024

Senin, 06 November 2023 - 16:42 WIB
loading...
Sah! Jokowi Restui Bansos...
Penyaluran bantuan pangan atau bansos pangan dipastikan bakal diperpanjang hingga 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat internal di Istana Presiden. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Penyaluran bantuan pangan atau bansos pangan dipastikan bakal diperpanjang hingga 2024. Keputusan melanjutkan bansos pangan, lantaran dampak dari el nino yang mengancam masa panen mundur.

Baca Juga: Erick Thohir Beri Sinyal Perpanjangan Bansos Beras 10 Kg hingga 2024

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat internal di Istana Presiden, Senin (6/11/2023). Ia menyebutkan bahwa saat ini, stok beras di Bulog per 2 November adalah sebesar 1.442.945 ton.

"Untuk penyaluran bantuan pangan di September sebesar 94,95% dan Oktober 94,89%, November 18,45% dan masih ada bulan Desember. Bulan September yang tersalur 201 ribuan ton, demikian pula bulan Oktober," ungkap Menko Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta.

Dari Bulog, sebut dia, ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp2,8 triliun.

"Jadi totalnya ada sekitar Rp19,1 triliun," tambah Airlangga.

Baca Juga: Buwas Akui 640 Ribu Ton Beras Bansos Berpotensi Diselewangkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani untuk segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun.

Terkait dengan insentif yang diberikan, utamanya dibahas juga mengenai pembebasan bea masuk beras. Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kilo, akan dilakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah.

"Nanti akan diberikan Kemenkeu. Tadi dibahas bantuan pangan 2024 pak Presiden setuju, untuk 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni," sambung Airlangga.

Dia menyebut, beras akan diberikan tetap 10 kg, untuk 22.004.077 penerima manfaat. Dan untuk bantuan stunting untuk 1.446.809 KRS dari data BKKBN bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuartalnya.

"Jadi totalnya Rp892 miliar di semester pertama tahun depan," pungkas Airlangga.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Rupiah Keok Lawan Dolar...
Rupiah Keok Lawan Dolar AS, Hari Ini Berakhir Sentuh Rp17.839
Indodax Distribusikan...
Indodax Distribusikan Hewan Kurban ke Lima Titik Wilayah di Aceh
Digitalisasi Bansos...
Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Begini Penjelasan Komdigi
Ekonomi Singapura Melesat...
Ekonomi Singapura Melesat 6% Berkat Demam AI, Mengapa Masih Kirim Sinyal Bahaya?
FAO Ingatkan Risiko...
FAO Ingatkan Risiko Krisis Pangan Global, Indonesia Siap Ambil Peran Pemasok Pangan Dunia
Dukung Arah Ekonomi...
Dukung Arah Ekonomi Prabowo, Elemen Masyarakat Minta Distribusi Pangan Diperbaiki
Angkat Pangan dan Nutrisi,...
Angkat Pangan dan Nutrisi, Peneliti Indonesia Masuk Daftar Asian Scientist 100
FAO Peringatkan Penutupan...
FAO Peringatkan Penutupan Selat Hormuz Bisa Picu Krisis Harga Pangan Global dalam Setahun
Program Cetak Sawah...
Program Cetak Sawah di Wanam: Strategi Prabowo Wujudkan Kedaulatan Pangan yang Harus Dilanjutkan
Rekomendasi
Pembuktian Irish Bella...
Pembuktian Irish Bella jadi Produser di Film Horor Dosa, Tayang 11 Juni
KPK Tahan 2 Tersangka...
KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Kuota Haji
Yeho Gathering 2026,...
Yeho Gathering 2026, Merayakan 20 Tahun Perjalanan Sekolah
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
Infografis
9 Poin Penegasan Rektor...
9 Poin Penegasan Rektor UGM terkait Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved