Pertamina Patra Niaga bersama Kejaksaan RI Kawal Penyelesaian Proyek Strategis Nasional di Bima dan Kupang

JAKARTA - Melanjutkan kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memastikan kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2020 lalu, PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga saat ini mengemban tugas dan amanah untuk menjaga ketahanan dan menyalurkan energi diseluruh negeri, salah satunyamelalui hadirnya terminal LPG di wilayah Indonesia Timur.

“Terminal LPG Bima dan Kupang akan mendukung terwujudnya availability, accessibility, dan affordability energi khususnya LPG di wilayah NTB dan NTT. Penyelesaian PSN ini menjadi penting karena besarnya manfaat ketersediaan energi yang berkeadilan bagi masyarakat bahkan sampai pelosok,” ujarnya.

Terminal LPG Bima dibangun dengan kapasitas 1 tanki berukuran 1.000 Metrik Ton (MT), sedangkan Terminal LPG Kupang dibangun 2 tanki yang masing-masing berukuran 500 MT. Beroperasinya Terminal LPG Bima dan Kupang akan memperkuat rantai distribusi dan memperkuat ketahanan stok LPG untuk wilayah NTB dan NTT yang sebelumnya disuplai dari Terminal LPG Lombok.

Saat ini proses pembangunan Terminal LPG Bima sedang tahap pengujian serta proses commisioning dan segera siap beroperasi di akhir tahun 2023, sedangkan Terminal LPG Kupang prosesnya sekitar 62%. Disinilah Riva berharap Pakta Integritas yang ditandatangani hari ini menjadi penting dan berharga sehingga dalam proses penyelesaiannya bisa didukung monitoringnya oleh tim Kejaksaan RI.

“Ini merupakan proyek berskala nasional untuk menghadirkan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam prosesnya, kami butuh dukungan seluruh stakeholder salah satunya Kejaksaan, kami harap kerjasama ini bisa memastikan PSN di Bima dan Kupang dapat tuntas dengan baik, serta sesuai dengan aspek Good Corporate Governance (GCG). Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Kejaksaan RI,” tuturnya.

Direktur D Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan RI Katarina Endang Sarwestri mengatakan perihal penandatangan Pakta Integritas yang fokus pada bidang intelijen dengan lingkup kerja sama dukungan pengamanan proyek pembangunan strategis akan bermanfaat bagi kelancaran proses pembangunan PSN.

Menurut Katarina, peran Kejaksaan RI akan fokus di pemantauan dan membantu meniadakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berpotensi timbul dalam proses penyelesaian pembangunan Terminal LPG Bima dan Kupang.

“Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,” ucapnya.