Dampak Serius Perubahan Iklim Diungkap Menkeu: Sebabkan Kerugian Rp8.711 Triliun
Rabu, 08 November 2023 - 16:12 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal dampak mengerikan dari perubahan iklim yang terjadi di dunia, lantaran memiliki efek yang meluas. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa perubahan iklim yang terjadi di dunia memiliki dampak sangat serius. Dengan mengutip data World Bank, dia menyebut implikasi perubahan iklim bisa mencapai USD560 miliar atau setara Rp8.711 triliun (Kurs Rp15.556/USD) dan meningkatkan angka kemiskinan hingga 100 juta jiwa per tahunnya secara global.
"Secara global, kita juga memahami bahwa perubahan iklim mempunyai dampak yang sangat serius. Menurut perkiraan Bank Dunia, perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian sebesar 560 miliar dolar AS dan menciptakan kemiskinan baru hingga 100 juta orang setiap tahunnya. Jadi ini benar-benar sebuah kasus yang harus kita tangani bersama," ujar Sri dalam acara Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023 yang diselenggarakan di Soehanna Hall, The Energy Building, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Perubahan Iklim Bikin Si Miskin Lebih Menderita
Oleh karenanya, Sri menuturkan bahwa keuangan transisi menjadi sangat penting untuk bisa mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang jauh lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Menurutnya, para pemangku kepentingan harus mampu memahami, mengidentifikasi, serta melakukan langkah-langkah konkrit untuk dapat memobilisasi pendanaan serta transisi menuju perekonomian hijau.
Baca Juga: Sri Mulyani Bicara Kengerian dan Mahalnya Dampak Perubahan Iklim Bagi Indonesia
Dia mengungkapkan, Kementerian Keuangan saat ini terus menjadi institusi yang berada paling depan dan vokal dalam membahas isu perubahan iklim. Baik itu di level domestik maupun global seperti saat Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.
Isu perubahan iklim juga terus didorong untuk dibahas pada forum para Menteri Keuangan untuk kemudian dieskalasi pada level pimpinan negara. Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa isu perubahan iklim tidak hanya bisa ditangani lewat pidato semata, namun harus melalui aksi nyata.
"Semua pidato-pidato itu, semua komitmen itu, bisa benar-benar diuji pada isu atau permasalahan yang sesungguhnya. Dan inilah mengapa Indonesia dalam banyak partisipasinya, kami selalu membahas dan menyajikan kasus yang sebenarnya," ucapnya.
Menurutnya, penanganan isu transisi energi di Indonesia bisa menjadi 'testing ground' bagi banyak komitmen dan diskusi-diskusi yang selama ini dilakukan. Ia pun mengungkapkan optimismenya.
"Jika kita semua bisa menyelesaikan permasalahan Indonesia, khususnya dalam transisi energi, saya sangat optimis kita bisa menyelesaikan permasalahan transisi energi dunia," tegas Sri.
Pada kesempatan tersebut, Sri pun mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023 sebagai sarana komunikasi para pemangku kebijakan di level domestik dan global.
"Saya berharap bahwa ini akan menjadi salah satu platform di mana kita dapat menyajikan dan berbagi lebih banyak informasi yang sangat detil dari level kebijakan hingga tentang bagaimana pendanaan berkelanjutan dapat dimobilisasi atau bisa juga dipercepat sesuai tema yang kita usung tahun ini yaitu percepatan pengembangan keuangan transisi," pungkasnya.
"Secara global, kita juga memahami bahwa perubahan iklim mempunyai dampak yang sangat serius. Menurut perkiraan Bank Dunia, perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian sebesar 560 miliar dolar AS dan menciptakan kemiskinan baru hingga 100 juta orang setiap tahunnya. Jadi ini benar-benar sebuah kasus yang harus kita tangani bersama," ujar Sri dalam acara Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023 yang diselenggarakan di Soehanna Hall, The Energy Building, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Perubahan Iklim Bikin Si Miskin Lebih Menderita
Oleh karenanya, Sri menuturkan bahwa keuangan transisi menjadi sangat penting untuk bisa mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang jauh lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Menurutnya, para pemangku kepentingan harus mampu memahami, mengidentifikasi, serta melakukan langkah-langkah konkrit untuk dapat memobilisasi pendanaan serta transisi menuju perekonomian hijau.
Baca Juga: Sri Mulyani Bicara Kengerian dan Mahalnya Dampak Perubahan Iklim Bagi Indonesia
Dia mengungkapkan, Kementerian Keuangan saat ini terus menjadi institusi yang berada paling depan dan vokal dalam membahas isu perubahan iklim. Baik itu di level domestik maupun global seperti saat Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.
Isu perubahan iklim juga terus didorong untuk dibahas pada forum para Menteri Keuangan untuk kemudian dieskalasi pada level pimpinan negara. Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa isu perubahan iklim tidak hanya bisa ditangani lewat pidato semata, namun harus melalui aksi nyata.
"Semua pidato-pidato itu, semua komitmen itu, bisa benar-benar diuji pada isu atau permasalahan yang sesungguhnya. Dan inilah mengapa Indonesia dalam banyak partisipasinya, kami selalu membahas dan menyajikan kasus yang sebenarnya," ucapnya.
Menurutnya, penanganan isu transisi energi di Indonesia bisa menjadi 'testing ground' bagi banyak komitmen dan diskusi-diskusi yang selama ini dilakukan. Ia pun mengungkapkan optimismenya.
"Jika kita semua bisa menyelesaikan permasalahan Indonesia, khususnya dalam transisi energi, saya sangat optimis kita bisa menyelesaikan permasalahan transisi energi dunia," tegas Sri.
Pada kesempatan tersebut, Sri pun mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023 sebagai sarana komunikasi para pemangku kebijakan di level domestik dan global.
"Saya berharap bahwa ini akan menjadi salah satu platform di mana kita dapat menyajikan dan berbagi lebih banyak informasi yang sangat detil dari level kebijakan hingga tentang bagaimana pendanaan berkelanjutan dapat dimobilisasi atau bisa juga dipercepat sesuai tema yang kita usung tahun ini yaitu percepatan pengembangan keuangan transisi," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
