Jokowi Target Terbitkan Tambahan 9 Juta Sertifikat Tanah

SEMARANG - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah memberi target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil agar tahun ini bisa menerbitkan 5 juta sertifikat, kemudian tahun 2018 sejumlah 7 juta sertifikat, dan pada tahun 2019 mencapai 9 juta sertifikat. Pasalnya secara nasional, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru 46 juta yang telah bersertifikat.

"Kalau di Jateng, tahun (2017) ini ada 600 ribu sertifikat. Maka tahun depan 1,2 juta sertifikat harus diserahkan," tegas Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Hak Atas Tanah untuk Rakyat di Lapangan Pancasila Simpanglima, Semarang, Senin (9/10/2017).

Presiden memaparkan, program penyerahan sertifikat tanah merupakan prioritas. Namun di Kota Semarang masih ada 86 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat. Hal itu terungkap karena setiap melakukan kunjungan kerja ke daerah, dia selalu menerima keluhan masyarakat terkait status lahan yang ditempati. "Keluhan itu soal sengketa tanah. Entah dengan tetangga, perbankan, hingga pemerintah. Itu karena tidak punya sertifikat," bebernya.

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Solo ini berharap warga sudah memiliki sertifikat sehingga kasus sengketa lahan bisa diminimalisasi. “Karena sertifikat itu merupakan bukti hak hukum atas tanah. Dalam sertifikat terdapat data nama pemilik, alamat, hingga luasan lahan,” sebut dia.

Pihaknya mewanti-wanti agar warga menyimpan sertifikat sebaik mungkin. "Bisa difotokopi dan dibungkus plastik. Apabila yang asli hilang, masih bisa mengurusnya ke BPN dengan fotokopi tersebut," ujar Jokowi.

Sementara, menurut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, data sertifikat tanah saat ini sudah merambah ke teknologi informasi. Yakni data sertifikat sudah bisa disinkronkan dengan data kemiskinan. Sehingga, pemberian bantuan keuangan bisa dilakukan kolektif dengan sasaran yang tepat.

"Selain itu kalau di-overlay di angka kemiskinan, kemiskinan bisa dikeroyok bareng-bareng. Jadi bantuan keuangan bisa masuk ke individu yang kepemilikan tanahnya sudah sangat kuat. BPN sudah mengujicobanya," ujar Ganjar.

Ganjar menyatakan selama ini bantuan berupa perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) di Jateng sering terbentur persoalan status kepemilikan tanah. Namun jika bisa di-overlay maka angka kemiskinan bisa diukur satu persatu, kapan bisa dibantu, diberikan, dan kapan ditarget nggak miskin lagi.