Anggaran Jembatan Udara di Papua Mencapai Rp400 Miliar

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan dana mencapai sekitar Rp400 miliar untuk mengujicobakan program jembatan udara pada 12 kota di provinsi Papua. Program yang dilakukan agar disparitas harga di Indonesia timur bisa ditekan sudah digagas sejak dua bulan lalu.

"Dari anggaran pembangunan Ditjen Hubungan Laut dan Darat sekitar 35% kita dedikasikan ke Papua. Karena begitu banyak bandara yang harus kita bangun, begitu banyak hal yang harus kita perbaiki dalam rangka mendukung program jembatan udara," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai menjadi keynote speaker di Hotel Red Top Jakarta, Selasa (10/10/2017).

(Baca Juga: 12 Kota di Papua Jadi Pilot Project Jembatan Udara
Selain melakukan pembenahan pelabuhan, dan bandara lokal di beberapa kota di Papua, Menhub juga menyatakan, untuk biaya angkutan udara jenis kargo. Sebab, untuk mengangkut logistik ke-12 kota di Papua diperlukan pesawat jenis kargo. Beda dengan pesawat perintis yang dipakai mengangkut penumpang."Sebenarnya kami juga sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa maskapai. Bahkan di antaranya maskapai ada yang siap melalukan kerja sama," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Budi menambahkan, demi mendukung program tol laut dan jembatan udara juga disiapkan program rumah kita. Yaitu rumah logistik yang dibangun di tempat-tempat kejauhan yang dipakai mendistribusikan secara bertahap barang-barang.

"Sehingga barang-barang itu tidak serta merta diborong oleh tengkulak-tengkulak. Sebab, selama ini para tengkulak yang menikmati subsidi. Buktinya, harga tidak turun malah naik," bebernya.

Bahkan, lanjut Budi, pihaknya menemui hal-hal yang tidak patut saat kunjungan ke Waikabu. Ternyata, tidak terjadi penurunan dan bahkan tidak stabil harga bahan pokok. Padahal, sudah dilakukan suplai. Penyebabnya ungkap Menhub Budi ternyata lantaran barang-barang pokok yang disuplai dibeli tengkulak.