Menteri dan Pimpinan Perusahaan Bahas Ekonomi 2018 di Indonesia Leaders Forum

MAGELANG - Pemerintah tengah bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Upaya ini untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dengan mengurangi kesenjangan semaksimal mungkin.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang kondusif serta pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga untuk mendukung tekad pemerintahan Jokowi-JK memenuhi sembilan agenda prioritas dalam Nawacita.

Pertama, meneguhkan kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Kedua, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis,dan terpercaya. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Keempat, mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan program Indonesia Pintar, peningkatan kualitas kesejahteraan dengan Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, reformasi agraria serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.

Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing negara di pentas internasional. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan sektor strategis ekonomi domestik.

Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui perbaikan kurikulum pendidikan nasional. Dan terakhir kesembilan, memperteguh semangat kebinekaan dan memperteguh restorasi sosial Indonesia.

Agenda-agenda prioritas pemerintahan tersebut telah dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan oleh para pembantu Presiden. Khusus di bidang ekonomi, dalam RAPBN 2018 pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4% lebih tinggi dari target 2017 sebesar 5,2%. Sedangkan Badan Anggaran DPR RI baru saja mengesahkan belanja negara 2018 sebesar Rp2.220,6 triliun.

Pemimpin Redaksi KORAN SINDO Pung Purwanto mengatakan, rencana dan strategi pemerintah dalam mewujudkan target perekonomian 2018 membutuhkan dukungan dari semua pihak di tengah situasi global yang tidak menentu. Sinergi antara swasta, pemerintah daerah, kampus serta semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.

"Kita sadar dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya, pemerintah tidak mungkin menyelesaikan agenda-agenda prioritas itu sendirian. Diperlukan sinergi strategis dan taktis dari semua komponen bangsa (swasta, BUMN, pemerintah pusat dan daerah, universitas, dan media massa) untuk mewujudkan agenda itu," katanya di Hotel Plataran, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Rabu 25 Oktober 2017.

Apalagi hanya dalam batasan waktu yang sangat singkat, yakni 5 tahun. Kerja cepat, kerja keras, kerja bersama yang sudah dilakukan Presiden Jokowi beserta para menteri dalam 3 tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang baik.

Terbukti sebagian besar masyarakat menyatakan puas dengan kinerja pemerintah. Meski masih ada sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan dalam sisa waktu 2 tahun pemerintahan.

"Atas dasar inilah, KORAN SINDO, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia mencoba merajut kebersamaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi swasta, BUMN dan universitas untuk menjawab tantangan dan tuntutan zaman yang berubah lebih cepat dari yang kita duga," ujarnya.

KORAN SINDO menyelenggarakan Indonesia Leaders Forum (ILF) 2017 di Hotel Plataran, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (26/10/2017). ILF 2017 adalah upaya sederhana dari KORAN SINDO untuk membangun kesepahaman antarkomponen dalam suasana yang informal, cair, dan kekeluargaan.

"Tentu saja ini forum-forum seperti ini bukan hal yang baru. Pemerintah, BUMN, swasta, media, kampus mungkin sudah berulangkali melakukan hal yang sama. Namun kita berpandangan, kebersamaan dan kesepahaman bersama adalah proses panjang yang tidak boleh berhenti atau dihentikan oleh target-target jangka pendek," jelasnya.

Pung menambahkan, semakin sering kebersamaan lintas lembaga, lintas budaya, lintas sektoral ini dirajut maka energi yang dihasilkan akan semakin besar untuk memajukan Indonesia.

ILF 2017 membahas rencana dan strategi pemerintah dalam mewujudkan target perekonomian 2018. Selain itu, bagaimana seharusnya peran swasta, pemerintah daerah dan kampus serta semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan ekonomi pemerintah. Forum ini akan dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.