Sri Mulyani Ingin Aset Negara Kerja Keras Cari Duit
loading...
PNPB lewat aset negara menjadi sumber pemasukan yang signifikan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya peran penerimaan negara bukan pajak ( PNBP ) dalam keuangan negara. Terlebih, PNBP juga berasal dari pengelolaan aset negara dan lelang.
"Sumber keuangan negara itu bukan cuma pajak, bea cukai, dan utang. Ini juga menjadi bagian edukasi publik, bahwa ada aspek belanja dan aset kekayaan negara yang ada manfaatnya bagi ekonomi Indonesia," ujar Sri dalam Anugerah Reksa Bandha secara virtual di Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Sri Mulyani menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan aset negara. Di 2024 mendatang, Sri menargetkan sertifikasi atas seluruh barang milik negara (BMN).
"Dengan adanya sertifikasi ini, maka kita melacak pengelolaannya akan menjadi lebih mudah," ungkap Sri.
Dalam upaya memantau kinerja aset negara saat ini sekaligus efisiensi perawatannya, Kementerian Keuangan sendiri telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
"Bagi tiap pengguna aset di K/L jangan sampai asetnya tidur. Aset itu harus bekerja keras dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin, maka dari itu kita ada piloting untuk mengukur kinerja aset, termasuk asuransi untuk BMN," jelas Sri.
Dari sisi tata laksana dan kelola, Kementerian Keuangan menertibkan dengan sertifikasi BMN. Sertifikasi aset-aset negara saat ini tercatat oleh DIrektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencapai 94%.
"Aset tanah ditargetkan selesai di 2024. Jadi dengan adanya sertifikasi BMN ini, kita bisa paham, masyarakat juga jadi bisa tahu mana aset negara yang tercatat dalam buku keuangan pemerintah," tandas Sri.
"Sumber keuangan negara itu bukan cuma pajak, bea cukai, dan utang. Ini juga menjadi bagian edukasi publik, bahwa ada aspek belanja dan aset kekayaan negara yang ada manfaatnya bagi ekonomi Indonesia," ujar Sri dalam Anugerah Reksa Bandha secara virtual di Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Sri Mulyani menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan aset negara. Di 2024 mendatang, Sri menargetkan sertifikasi atas seluruh barang milik negara (BMN).
"Dengan adanya sertifikasi ini, maka kita melacak pengelolaannya akan menjadi lebih mudah," ungkap Sri.
Dalam upaya memantau kinerja aset negara saat ini sekaligus efisiensi perawatannya, Kementerian Keuangan sendiri telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
"Bagi tiap pengguna aset di K/L jangan sampai asetnya tidur. Aset itu harus bekerja keras dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin, maka dari itu kita ada piloting untuk mengukur kinerja aset, termasuk asuransi untuk BMN," jelas Sri.
Dari sisi tata laksana dan kelola, Kementerian Keuangan menertibkan dengan sertifikasi BMN. Sertifikasi aset-aset negara saat ini tercatat oleh DIrektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencapai 94%.
"Aset tanah ditargetkan selesai di 2024. Jadi dengan adanya sertifikasi BMN ini, kita bisa paham, masyarakat juga jadi bisa tahu mana aset negara yang tercatat dalam buku keuangan pemerintah," tandas Sri.
(uka)
Lihat Juga :
