Kuota LPG Subsidi Jebol dan Banyak Bocor, Pertamina Ungkap Modus-modusnya
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kecurigaan banyak kalangan terhadap permainan gas LPG subsidi kian terbukti. Mulai dari Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, hingga Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkap potensi permainan LPG 3 kg itu.
Ahok menyatakan bahwa ada politisi yang mencari keuntungan dari LPG subsidi. Mereka memanfaatkan agen yang dimilikinya untuk mengambil keuntungan.
Arifin Tasrif juga mengatakan bahwa, ada kebocoran LPG subsidi. Indikasinya, konsumsi LPG 12 kg yang nonsubsidi semakin turun, sedangkan permintaan LPG 3kg semakin meningkat.
"Kan ada dua sistem, yang 3 kilo subsidi, ada yang 12 kilo nonsubsidi. Jadi yang sekarang ini yang jumlah yang 12 kilo itu makin lama (konsumsinya) makin sedikit. Berarti kan ada yang bocor," kata Arifin belum lama itu.
Kebocoran itulah yang membuat kuota LPG subsidi tahun ini jebol. Tak pelak, Pertamina mengusulkan tambahan kuota.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan meminta tambahan kuota LPG 3 kg menjadi 8,19 juta metrik ton (MT) atau naik 2,4% dari kuota awal sebanyak 8 juta MT yang diusulkan ke DPR.
"Untuk LPG 3 kg, ini menjadi 8,19 juta MT yang kita usulkan dari kuotanya 8 juta MT," jelasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, dikutip Kamis (23/11/2023).
Pertamina sebelumnya memang telah memproyeksikan konsumsi LPG 3 kg bakal melebihi kuota dan mencapai 8,28 juta MT. Salah satu sebabnya, peningkatan konsumsi dari masyarakat di tahun 2023.
"Nah, di mana 8,28 juta MT ini juga angka yang kami ajukan untuk bisa dijadikan acuan di dalam penyesuaian kuota," tuturnya.
Jebolnya kuota LPG subsidi memang tak lepas dari permainan segelintir oknum. Mereka melakukan berbagai modus untuk "mencoleng" gas yang dikhususkan untuk orang miskin itu.
Pertamina Patra Niaga pun mengungkap dua modus yang digunakan menyelewengkan LPG subsidi. Modus pertama adalah illegal unloading LPG dengan metode skidtank to skidtank (mobil tangki LPG).
Modus ini melakukan kegiatan penurunan LPG subsidi secara ilegal yang dilakukan oleh oknum awak mobil tangki (AMT). Cara lainnya adalah penggandaan segel bottom loader secara illegal, dan terakhir kerja sama antara pelaku dengan oknum SPBE.
Untuk mendeteksi modus ini, Pertamina mengungkap beberapa indikasi. Pertama skidtank Pertamina yang berhenti tidak pada lokasi yang seharusnya selama 10-15 menit. Lalu, skidtank illegal yang sudah menunggu atau parkir di dalam lokasi parkiran atau pangkalan.
Modus kedua yang menyasar LPG subsidi adalah illegal unloading LPD dengan metode penyuntikan. Penyuntikan dilakukan dengan cara menyedot LPG 3 kg dan kemudian memindahkan ke tabung 12 kg.
Modus ini terbaca dari beberapa indikasi, seperti lokasi penyuntikan LPG tersamarkan sebagai gudang atau pangkalan dan sering tercium bau LPG Menyengat. Lalu, lokasi yang sering terlihat kendaraan atau truk yang mengangkut LPG subsidi dan LPG nonsubsidi secara bersamaan.
"Berikutnya kelangkaan stok LPG 3kg di suatu wilayah," tandas Riva.
Ahok menyatakan bahwa ada politisi yang mencari keuntungan dari LPG subsidi. Mereka memanfaatkan agen yang dimilikinya untuk mengambil keuntungan.
Arifin Tasrif juga mengatakan bahwa, ada kebocoran LPG subsidi. Indikasinya, konsumsi LPG 12 kg yang nonsubsidi semakin turun, sedangkan permintaan LPG 3kg semakin meningkat.
"Kan ada dua sistem, yang 3 kilo subsidi, ada yang 12 kilo nonsubsidi. Jadi yang sekarang ini yang jumlah yang 12 kilo itu makin lama (konsumsinya) makin sedikit. Berarti kan ada yang bocor," kata Arifin belum lama itu.
Kebocoran itulah yang membuat kuota LPG subsidi tahun ini jebol. Tak pelak, Pertamina mengusulkan tambahan kuota.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan meminta tambahan kuota LPG 3 kg menjadi 8,19 juta metrik ton (MT) atau naik 2,4% dari kuota awal sebanyak 8 juta MT yang diusulkan ke DPR.
"Untuk LPG 3 kg, ini menjadi 8,19 juta MT yang kita usulkan dari kuotanya 8 juta MT," jelasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, dikutip Kamis (23/11/2023).
Pertamina sebelumnya memang telah memproyeksikan konsumsi LPG 3 kg bakal melebihi kuota dan mencapai 8,28 juta MT. Salah satu sebabnya, peningkatan konsumsi dari masyarakat di tahun 2023.
"Nah, di mana 8,28 juta MT ini juga angka yang kami ajukan untuk bisa dijadikan acuan di dalam penyesuaian kuota," tuturnya.
Jebolnya kuota LPG subsidi memang tak lepas dari permainan segelintir oknum. Mereka melakukan berbagai modus untuk "mencoleng" gas yang dikhususkan untuk orang miskin itu.
Pertamina Patra Niaga pun mengungkap dua modus yang digunakan menyelewengkan LPG subsidi. Modus pertama adalah illegal unloading LPG dengan metode skidtank to skidtank (mobil tangki LPG).
Modus ini melakukan kegiatan penurunan LPG subsidi secara ilegal yang dilakukan oleh oknum awak mobil tangki (AMT). Cara lainnya adalah penggandaan segel bottom loader secara illegal, dan terakhir kerja sama antara pelaku dengan oknum SPBE.
Untuk mendeteksi modus ini, Pertamina mengungkap beberapa indikasi. Pertama skidtank Pertamina yang berhenti tidak pada lokasi yang seharusnya selama 10-15 menit. Lalu, skidtank illegal yang sudah menunggu atau parkir di dalam lokasi parkiran atau pangkalan.
Modus kedua yang menyasar LPG subsidi adalah illegal unloading LPD dengan metode penyuntikan. Penyuntikan dilakukan dengan cara menyedot LPG 3 kg dan kemudian memindahkan ke tabung 12 kg.
Modus ini terbaca dari beberapa indikasi, seperti lokasi penyuntikan LPG tersamarkan sebagai gudang atau pangkalan dan sering tercium bau LPG Menyengat. Lalu, lokasi yang sering terlihat kendaraan atau truk yang mengangkut LPG subsidi dan LPG nonsubsidi secara bersamaan.
"Berikutnya kelangkaan stok LPG 3kg di suatu wilayah," tandas Riva.
(uka)