Kuota Pupuk Ditambah, Petani Tulungagung Wajib Punya Kartu Tani

TULUNGAGUNG - Petani Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim) mendapat tambahan kuota pupuk subsidi sebanyak 7.681 ton pada 2018. Tambahan ini untuk menyesuaikan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

"Dengan tambahan itu kebutuhan petani selama setahun bisa tercukupi," ujar Kepala Seksi (Kasi) Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tulungagung Tri Widiyono Agus Basuki kepada wartawan di Tulungagung, Selasa (21/11/2017).

Sebelumnya, pada awal November ini para petani juga mendapat tambahan pupuk subsidi. Tambahan itu meliputi pupuk urea sebanyak 500 ton, ZA mencapai 763 ton, SP36 sebesar 7 ton, phonska sebanyak 2.845 ton, dan organik mencapai 3.566 ton.

Adapun kebutuhan petani Tulungagung terhadap pupuk urea pada 2018 sebanyak 25.701 ton. Sesuai RDKK petani juga membutuhkan Phonska sebanyak 15.005 ton, organik sebanyak 14.429 ton, ZA sebanyak 11.346 ton dan SP36 sebanyak 1.738 ton.

Sesuai data dinas pertanian luas lahan pertanian Tulungagung mencapai 25.000-30.000 hektare (ha). Namun, bila mengacu luas tanaman, dalam setahun bisa mencapai 60.000 ha. Sebab, dalam satu lahan bisa ditanami 2-3 kali tanaman yang sama. "Jumlah petani Tulungagung yang terdata sementara 56.000 orang. Jumlah ini masih bertambah lagi," imbuhnya.

Agus menambahkan, kebutuhan pupuk banyak terserap di awal musim penghujan, sebab musim hujan merupakan puncak masa tanam. Sementara, pada musim kemarau banyak lahan yang beralih menanam palawija.

Pergantian tersebut tidak banyak membutuhkan pupuk. "Terutama di wilayah pegunungan. Begitu hujan turun petani sangat membutuhkan pupuk," ucap dia.

Terkait pupuk subsidi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Suprapti menambahkan bahwa pada 2018 pembelian pupuk bersubsidi mulai menggunakan Kartu Tani Indonesia. Dia menyarankan para petani untuk segera bergabung ke kelompok tani. "Sebab tanpa kartu tani, petani tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi," ujarnya.

Data yang dihimpun, sebesar 10% dari petani di Tulungagung belum tergabung kelompok. Adanya kendala pengadaan kartu dan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang membuat kartu tani belum berfungsi maksimal.

Terhitung pengadaan sejak Juni 2017, baru 8.000 kartu tani yang sudah didistribusikan. Pemerintah menarget pengadaan kartu tani selesai akhir 2017. "Targetnya awal 2018 kartu tani bisa digunakan," imbuh Agus.