IBC Berencana Bangun 1.000 Stasiun Pengisian dan 5.000 Penukaran Baterai Kendaraan Listrik di 2024
loading...
Fasilitas penukaran baterai kendaraan listrik akan terus ditambah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia/Indonesia Battery Corporation ( IBC ) Toto Nugroho menuturkan, bakal banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) di 2024. 1.000 stasiun pengisian baterai dan sekitar 5.000 stasiun penukaran baterai akan dibangun di tahun depan.
"Jadi bisa dilihat di 2024 kita akan ada 10 GWH pertama, gigawat pertama untuk otomotif. Ini yang kerja sama dengan Hyundai sudah siap beroperasi, dengan LG di Karawang. Kemudian juga pengisian sekitar 5.000 stasiun penukaran baterai. Dan intinya kita ingin mencapai 13% campuran energi terbarukan di 2024, mendukung ke arah sana," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Oleh sebab itu dirinya menilai peran industri baterai sangat penting untuk mendukung transisi energi. Bahkan ia menyebutkan bahwa dari Kementerian BUMN juga telah sepakat untuk mengembangkan industri baterai sampai 2034 mendatang.
"Nah di 2034 yang bisa kita lihat bahwa Indonesia memproduksi sekitar 50 GWh baterai. Ini untuk roda 2 dan roda 4 dan juga untuk energy storage system. Energy storage system sangat penting untuk kita melakukan support terhadap pengembangan EBT," tuturnya.
Sementara itu pada 2035, potensi perkembangan baterai di Indonesia sudah mendekati 60 GWH. "60 GWh ini kalau dari segi roda 4, ini bisa sekitar kurang lebih kebutuhannya hampir 400-600 ribu kendaraan roda 4, dan untuk roda 2 ini bisa mencapai 3 atau 4 juta unit," lanjutnya.
Namun demikian diakui Toto, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara formal mengatur ekosistem baterai kendaraan listrik. Padahal, pengaturan tata kelola industri baterai sangat penting karena membutuhkan keterlibatan berbagai pihak terkait.
"Kemudian juga roadmap pengembangan industri baterai. Saat ini belum terdefinisi secara jelas," terangnya.
Toto menekankan, standardisasi baterai juga tak kalah pentingnya untuk memudahkan konsumen pengguna kendaraan listrik. Jangan sampai baterai-baterai yang beredar di Indonesia mengandung lead acid, sebab dinilai sangat berbahaya untuk lingkungan sehingga perlu diatur.
Kemudian adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Menurutnya, itu sangat penting Indonesia memiliki kemampuan yang mumpuni.
"Dan juga salah satu yang penting dari aspek tata kelola daur ulang baterai. Dan hal ini harus kita atur bersama karena daur ulang ini sangat memungkinkan kita mengatur circular karena 99,4% yang dari baterai itu bisa kita recover kembali. Tapi pengaturan ini harus ada regulasinya dan kejelasan dari segi pemain-pemain," tukasnya.
"Jadi bisa dilihat di 2024 kita akan ada 10 GWH pertama, gigawat pertama untuk otomotif. Ini yang kerja sama dengan Hyundai sudah siap beroperasi, dengan LG di Karawang. Kemudian juga pengisian sekitar 5.000 stasiun penukaran baterai. Dan intinya kita ingin mencapai 13% campuran energi terbarukan di 2024, mendukung ke arah sana," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Oleh sebab itu dirinya menilai peran industri baterai sangat penting untuk mendukung transisi energi. Bahkan ia menyebutkan bahwa dari Kementerian BUMN juga telah sepakat untuk mengembangkan industri baterai sampai 2034 mendatang.
"Nah di 2034 yang bisa kita lihat bahwa Indonesia memproduksi sekitar 50 GWh baterai. Ini untuk roda 2 dan roda 4 dan juga untuk energy storage system. Energy storage system sangat penting untuk kita melakukan support terhadap pengembangan EBT," tuturnya.
Sementara itu pada 2035, potensi perkembangan baterai di Indonesia sudah mendekati 60 GWH. "60 GWh ini kalau dari segi roda 4, ini bisa sekitar kurang lebih kebutuhannya hampir 400-600 ribu kendaraan roda 4, dan untuk roda 2 ini bisa mencapai 3 atau 4 juta unit," lanjutnya.
Namun demikian diakui Toto, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara formal mengatur ekosistem baterai kendaraan listrik. Padahal, pengaturan tata kelola industri baterai sangat penting karena membutuhkan keterlibatan berbagai pihak terkait.
"Kemudian juga roadmap pengembangan industri baterai. Saat ini belum terdefinisi secara jelas," terangnya.
Toto menekankan, standardisasi baterai juga tak kalah pentingnya untuk memudahkan konsumen pengguna kendaraan listrik. Jangan sampai baterai-baterai yang beredar di Indonesia mengandung lead acid, sebab dinilai sangat berbahaya untuk lingkungan sehingga perlu diatur.
Kemudian adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Menurutnya, itu sangat penting Indonesia memiliki kemampuan yang mumpuni.
"Dan juga salah satu yang penting dari aspek tata kelola daur ulang baterai. Dan hal ini harus kita atur bersama karena daur ulang ini sangat memungkinkan kita mengatur circular karena 99,4% yang dari baterai itu bisa kita recover kembali. Tapi pengaturan ini harus ada regulasinya dan kejelasan dari segi pemain-pemain," tukasnya.
(uka)
Lihat Juga :
