Sektor Maritim Belum Optimal, Legislator: Banyak Peraturan Menimbulkan Polemik

JAKARTA - Pemanfaatan ekonomi di sektor maritim dinilai masih kurang optimal digarap oleh pemerintah. Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono sepakat dengan kritikan yang menyebut pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir mandek.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, semua potensi maritim belum dijabarkan dan dimanfaatkan dengan baik melalui program oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait. "Malah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak berjalan, dan justru menimbulkan polemik atau penolakan dari rakyat," ungkap Ono.



Lebih lanjut terangnya, dari mulai pelarangan cantrang, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, sampai masalah perizinan kapal yang sampai saat ini masih menyisakan bekas, semua menimbulkan polemik atau penolakan di masyarakat.

Selain itu, sambung Ono, Program penangkapan ikan terukur pun masih mendapatkan penolakan dari para nelayan. "Maka, Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan menawarkan program yang dipastikan akan menempatkan rakyat sebagai subjek dan sentral dari mulai penyusunan atau pembuatan, implementasi sampai sasaran, manfaat dan keuntungan pun berbasis rakyat Indonesia," tegas Ono.



Sebelumnya, Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebutkan, mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, lantaran tak ada niat serius dari pemerintah. Ganjar Pranowo menilai pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan.

" Maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land based, continental based," kata Ganjar, di Jakarta, belum lama ini.

Dia mencontohkan, bagaimana pembangunan puskesmas hanya fokus di darat dan abaikan pembangunan puskesmas terapung. "Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan, tapi tidak membuat sistem transportasi laut?" kata dia.