Marak Aksi Boikot Produk Pro Israel, JK dan Ma'ruf Amin Wanti-wanti Salah Alamat

JAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi aksi boikot terhadap produk-produk yang dianggap pro Israel . JK menyatakan, bahwa masyarakat perlu bersikap bijak terhadap ajakan boikot tersebut.

"Anda boleh menikmati produk sebaik-baiknya karena telah diberikan label halal," ucap JK dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.



Namun, JK juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan ajakan boikot dan memastikan bahwa perusahaan yang menjadi target benar-benar terlibat dalam daftar Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS).

"Produk-produk di Indonesia dibuat menggunakan bahan-bahan, tenaga kerja, dan modal dari dalam negeri. Jangan sampai masalah muncul di tengah masyarakat karena ajakan boikot yang tidak bijak," tegas JK.



Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan peringatan serupa, mengingatkan agar masyarakat yang terlibat dalam gerakan BDS tidak salah alamat."Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," ungkap Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.

Adanya kekhawatiran bahwa produk lokal yang tidak terlibat dalam BDS bisa menjadi korban menjadi sorotan utama. Begitu juga dengan beberapa perusahaan besar yang kerap menjadi salah sasaran boikot seperti Unilever Indonesia, Coca-Cola Indonesia, dan Nestle, yang jelas tidak masuk dalam daftar BDS namun tetap terdampak, hal ini penting mengingat dampak langsung yang kini terjadi pada pekerja, dan perekonomian Indonesia.

Pakar dan Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus menilai bahwa aksi boikot yang tidak berdasarkan fakta kepada perusahaan-perusahaan yang masuk, sebenarnya memiliki lisensi domestik dapat merugikan ekonomi dalam negeri, terutama tenaga kerja lokal.

Heri menyoroti ketidakbenaran persepsi bahwa boikot akan memotong pendapatan perusahaan dan merugikan Israel secara finansial. "Artinya, kalau ada aksi boikot nanti yang terkena dampak adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut yang adalah tenaga kerja lokal,” jelas Heri.