Enam Kebijakan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Pemerataan Pembangunan

JAKARTA - EdgePoint Infrastructure (EdgePoint)--perusahaan infrastruktur telekomunikasi independen yang berbasis di ASEAN--merilis sebuah Whitepaper yang menyoroti kesenjangan digital di Asia Tenggara sekaligus menyodorkan enam kebijakan untuk pemerataan pembangunan.



Berjudul "Pendekatan Berbasis Infrastruktur untuk Memajukan Pemerataan Digital di Asia Tenggara", whitepaper ini mengidentifikasi tantangan konektivitas dari sudut pandang penyedia infrastruktur di tiga negara utama, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

Suresh Sidhu, Chief Executive Officer dan Founder EdgePoint Infrastrcture, mengatakan, pihaknya meluncurkan temuan ini untuk mendorong diskusi seputar kesetaraan digital agar lebih banyak dibicarakan. Menurutnya, infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan dapat digunakan bersama merupakan fondasi untuk memperluas konektivitas ke daerah-daerah yang belum terlayani dan memastikan konektivitas yang lancar di daerah-daerah yang sangat padat.

"Sebagai bagian dari komunitas yang sama, kita perlu bersama-sama mendorong inklusi digital dan memperluas konektivitas agar dapat diakses oleh semua orang di kawasan ASEAN, memastikan semua orang mendapatkan manfaat dari dunia digital, baik secara teknologi, ekonomi, maupun sosial," ungkap Suresh Sidhu, dikutip Rabu (29/11/2023).

Melalui temuan-temuan tersebut, whitepaper ini juga menguraikan beberapa tema kebijakan utama untuk menjembatani kesenjangan digital di Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

Pertama, reformasi pencairan dana untuk inisiatif akses universal untuk memastikan dana digunakan secara lebih efisien dan dapat dengan cepat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan.

Mempertimbangkan untuk mengubah model pencairan dana dari pencairan belanja modal (capex) menjadi model belanja operasional (opex) bulanan, sehingga menciptakan pendekatan yang berkelanjutan dan berjangka panjang dalam mendanai proyek-proyek.

Kedua, melakukan pemetaan infrastruktur dan meningkatkan akses ke informasi untuk membantu penyedia layanan dalam membuat keputusan penyebaran strategis.

"Sebagai contoh-daerah dengan kasus ekonomi rendah mungkin memerlukan pendanaan penuh dari pemerintah karena tidak menguntungkan bagi sektor swasta," ujarnya.

Ketiga, meningkatkan pendanaan untuk infrastruktur backhaul dengan akses bersama di daerah pedesaan, karena hal ini merupakan kontributor utama terhadap kesenjangan cakupan di seluruh pasar.

"Analisis harus dilakukan kasus per kasus untuk menentukan pengangkutan kembali pendekatan yang paling optimal, tetapi dapat mencakup gelombang mikro, satelit, dan bahkan kabel bawah laut domestik," uranya.

Keempat, membuat program yang ditargetkan untuk meningkatkan cakupan di fasilitas-fasilitas penting di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani.

"Seperti rumah sakit, pusat transportasi, sekolah, dan pasar-semua area publik yang penting dengan jumlah pengunjung yang lebih tinggi untuk memberi manfaat bagi pengguna yang kurang beruntung dengan akses internet yang terbatas/tidak ada di rumah mereka," bebernya.

Kelima, mengamanatkan akses untuk fasilitas TIK dalam ruangan untuk memungkinkan cakupan dalam gedung yang kuat melalui undang-undang yang mengizinkan pemegang lisensi telekomunikasi untuk memasang peralatan yang diperlukan.



Keenam, membangun standar kualitas untuk cakupan seluler sebagai komitmen bagi MNO untuk menyebarkan infrastruktur untuk memenuhi target mereka, sehingga mendorong peluncuran infrastruktur di daerah yang belum terlayani.