Menilik Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Arah Desentralisasi Fiskal Dinilai Tak Jelas
Kamis, 14 Desember 2023 - 12:11 WIB
loading...
A
A
A
Seminar ini juga menghadirkan Hetifah Sjaifudian (Anggota Komisi X DPR RI) yang mengulas berbagai persoalan sebagai dampak keberadaan Ibukota Negara (IKN) dalam hubungannya dengan kebijakan keuagan daerah.
Kepala PRPDN BRIN, Mardyanto W. Tryatmoko bahkan mengatakan bahwa keberadaan IKN mendegradasi potensi pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.5,8 triliun per tahun, dan potensi kehilangan dana bagi hasil dari sektor migas sebesar Rp. 1,9 triliun per tahun.
"Tentu saja kehilangan pendapatan daerah tersebut akan berdampak juga terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meningkatkan pembiayaan Pembangunan daerah mereka, termasuk Upaya menekan angka kemiskinan di sana," katanya.
Seminar ini diharapkan menjadi bahan pemikiran bagi seluruh pemangku kebijakan untuk menimbang ulang berbagai kebijakan hubungan keuangan pusat-daerah supaya hubungannya lebih adil dan bertanggung jawab.
Kepala PRPDN BRIN, Mardyanto W. Tryatmoko bahkan mengatakan bahwa keberadaan IKN mendegradasi potensi pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.5,8 triliun per tahun, dan potensi kehilangan dana bagi hasil dari sektor migas sebesar Rp. 1,9 triliun per tahun.
"Tentu saja kehilangan pendapatan daerah tersebut akan berdampak juga terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meningkatkan pembiayaan Pembangunan daerah mereka, termasuk Upaya menekan angka kemiskinan di sana," katanya.
Seminar ini diharapkan menjadi bahan pemikiran bagi seluruh pemangku kebijakan untuk menimbang ulang berbagai kebijakan hubungan keuangan pusat-daerah supaya hubungannya lebih adil dan bertanggung jawab.
(akr)
Lihat Juga :
