Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Cara Mendag Hadang Serbuan Produk Impor di Indonesia
Cara Mendag Hadang Serbuan Produk Impor di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam waktu dekat berencana memanggil pelaku usaha e-commerce yang ada di Indonesia. Hal ini terkait menjamurnya produk-produk impor yang dijual di toko-toko online.
(Baca Juga: Bos Blibli Minta Aturan Pajak E-Commerce Harus Fair)
Dia mengatakan, salah satu pengusaha e-commerce pun telah mengakui bahwa mayoritas barang dagangannya adalah produk impor. Sebab itu, dia akan memanggil para pelaku usaha e-commerce tersebut agar dapat menampung dan menjual produk lokal.
"Salah satu marketplace itu menyampaikan secara jujur bahwa dari 2,5 juta hanya 100 ribu domestiknya. Artinya itu di bawah 10% produk dalam negeri yang dijual melalui marketplace," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/2/2018).
Mantan Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) ini akan meminta pengusaha e-commerce untuk menjual produk lokal, khususnya produk-produk usaha kecil menengah (UKM). Minimal, produk dari UKM binaan yang memang sudah terseleksi secara kualitas.
"Kita juga minta kepala dinas provinsi untuk menyampaikan itu, dengan jaminan dari masing-masing daerah. Mereka harus bisa meneliti. Sebab, jangan sampai konsumen itu kapok. Kita sesuai arahan Presiden, online ini atau e-commerce ini harus bisa kita manfaatkan untuk memasarkan produk kita keluar, bukan negara kita dijadikan pasar oleh produk luar," terang dia.
Selain itu, lanjut Politisi Partai Nasdem ini, untuk marketplace luar negeri yang mengirimkan barang ke Tanah Air rencananya akan dibuatkan aturan agar barang yang mereka kirimkan ke Indonesia harus dimasukkan terlebih dahulu ke Pusat Logistik Berikat (PLB). Pasalnya, selama ini mereka dengan mudah mengirimkan barnag tanpa dikenakan pajak.
"Sambil kita memproses peraturan terkait e-commerce ini, maka ada hal yang harus kita beri catatan, bagaimana marketplace luar yang mengirimkan produk kesini, kalau kita bicara level of playing field, mereka tidak bayar PPn, PPh, apalagi tenaga kerja dan sebagainya. Ini bagian dari yang harus kita rumuskan. Bisa saja kita akan memanfaatkan PLB untuk produk kesana. Saya pikir juga nanti keterkaitannya apakah ini masih di border gitu, tapi dengan perusahaan logistik akan kita bicarakan," jelasnya.
(Baca Juga: Bos Blibli Minta Aturan Pajak E-Commerce Harus Fair)
Dia mengatakan, salah satu pengusaha e-commerce pun telah mengakui bahwa mayoritas barang dagangannya adalah produk impor. Sebab itu, dia akan memanggil para pelaku usaha e-commerce tersebut agar dapat menampung dan menjual produk lokal.
"Salah satu marketplace itu menyampaikan secara jujur bahwa dari 2,5 juta hanya 100 ribu domestiknya. Artinya itu di bawah 10% produk dalam negeri yang dijual melalui marketplace," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/2/2018).
Mantan Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) ini akan meminta pengusaha e-commerce untuk menjual produk lokal, khususnya produk-produk usaha kecil menengah (UKM). Minimal, produk dari UKM binaan yang memang sudah terseleksi secara kualitas.
"Kita juga minta kepala dinas provinsi untuk menyampaikan itu, dengan jaminan dari masing-masing daerah. Mereka harus bisa meneliti. Sebab, jangan sampai konsumen itu kapok. Kita sesuai arahan Presiden, online ini atau e-commerce ini harus bisa kita manfaatkan untuk memasarkan produk kita keluar, bukan negara kita dijadikan pasar oleh produk luar," terang dia.
Selain itu, lanjut Politisi Partai Nasdem ini, untuk marketplace luar negeri yang mengirimkan barang ke Tanah Air rencananya akan dibuatkan aturan agar barang yang mereka kirimkan ke Indonesia harus dimasukkan terlebih dahulu ke Pusat Logistik Berikat (PLB). Pasalnya, selama ini mereka dengan mudah mengirimkan barnag tanpa dikenakan pajak.
"Sambil kita memproses peraturan terkait e-commerce ini, maka ada hal yang harus kita beri catatan, bagaimana marketplace luar yang mengirimkan produk kesini, kalau kita bicara level of playing field, mereka tidak bayar PPn, PPh, apalagi tenaga kerja dan sebagainya. Ini bagian dari yang harus kita rumuskan. Bisa saja kita akan memanfaatkan PLB untuk produk kesana. Saya pikir juga nanti keterkaitannya apakah ini masih di border gitu, tapi dengan perusahaan logistik akan kita bicarakan," jelasnya.
(izz)
Explore More