Mengurai Kesiapan Penyediaan Pupuk Subsidi dan Tantangan Distribusi

JAKARTA - Menyoroti problem distribusi pupuk bersubdisi nasional yang dinilai banyak kalangan kurang tepat sasaran. Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal mengidentifikasi, beberapa permasalahan kunci dalam distribusi pupuk nasional .



Menurut Akbar, problem distribusi pupuk nasional terjadi akibat berkurangnya nilai subsidi pupuk untuk petani dari tahun ke tahun. Terus berkurangnya subsidi pupuk dari Rp34,3 triliun pada 2019 menjadi hanya Rp24 triliun pada 2023.

"Selain itu juga karena Ketidaktepatan waktu penyediaan di tingkat distributor, gudang atau kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dan atau desa; serta ketidaksesuaian komposisi pupuk majemuk dengan kondisi lahan setempat," kata Akbar Faizal dalam Fokus Grup Diskusi dengan tema Perbaikan Distribusi Pupuk, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/12/2023).

Diterangkan juga olehnya, bahwa dalam menghadapi krisis pangan global, Indonesia harus memiliki tingkat ketahanan pangan yang kuat. Untuk mencapai itu, menurutnya pupuk merupakan salah satu komoditas inti dalam tercapainya ketersediaan pangan nasional yang baik.

"Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting agar ketahanan pangan nasional kita menjadi kuat dan siap menghadapi tantangan pangan global," tutur Akbar.



Akbar menyatakan, beberapa poin masukan untuk perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali alokasi subsidi pupuk dan perbaikan data calon penerima dan calon lokasi (CPCL) sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

"Juga peningkatan efisiensi, kapabilitas dan skala ekonomi gudang dan kios pengecer pupuk bersubsidi dan perbaikan teknis produksi pupuk agar pupuk yang memiliki volume tinggi tidak cepat menggumpal/mengeras untuk menurunkan risiko dan biaya distribusi dan penyimpanan," jelas Akbar.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatakan, problem distribusi pupuk bersubsidi turut mengakibatkan penurunan jumlah petani di Jateng. Menurut Kepala Dinas Pangan Jateng, Supriyanto, jumlah petani di Jateng turun sebanyak 2,5%.

"Jumlah petani yang terdaftar di E-RDKK pada 2023 sebanyak 2,858.000 petani, turun sebanyk 83.345 oetani atau 2,5 persen. Jadi pada 2024 jumlah petani jadi 2,717.000 petani," terang Supriyanto.

Padahal, Jawa Tengah sudah membuat proyeksi pada 2024 akan menggarap seluas 376 ribu hektare lawan pertanian. Meski terjadi penurunan jumlah petani, Supriyanto mengeklaim bahwa Jawa Tengah sebenarnya tidak kekuarangan pupuk subdisi.

"Kalau ada statemen pupuk subsidi kurang kenyataannya serapan di Jateng tidak pernah 100 persen. Realisasi penyaluran dan persentase petani tebus pupuk pada 2023, pupuk urea baru 78 persen, NPK 78 persen, NPK formula khusus 21 persen. Jadi rata-rata semua 78,31 persen," beber Supriyanto.

Sementara itu Senior Project Managet Advokasi Publik Pupuk Indonesia, Yana Nurahmad Haerudin menegaskan, alokasi pupuk bersubdisi nasional masih didalam kemampuan kapasitas produksi Pupuk Indonesia. Menurutnya stok pupuk bersubsidi untuk para petani aman.

Menurut data Pupuk Indonesia, produksi pupuk sampai dengan Desember sudah mencapai 10,7 juta ton dan sampai dengan 19 Desember 2023, penyaluran pupuk bersubsidi atau Public Service Obligation sudah mencapai 6 juta ton, sesuai dengan anggaran kontrak Pemerintah. Penyaluran tersebut terdiri dari 3,6 juta ton urea dan 2,4 juta ton NPK

"Jadi lima tahun terakhir bisa mememuhi kebutuhan pupuk subsidi nasional. Jadi kalau kami diberi tantangan untuk bisa memenuhi pupuk, kami bisa," tegas Yana.

Yana mengingatkan, Pemerintah juga berencana melakukan penambahan jumlah pupuk bersubdisi. "Kemarin kami di Pekalongan ada kunjungan Bapak Presiden, Alhamdulillah beliau merespon bahwa subsidi akan ditambah karena suplai pupuknya juga ada," beber Yana.