Utang Luar Negeri Kuartal IV/2017 Capai USD352,2 Miliar

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan perkembangan utang luar negeri Indonesia pada kuartal IV/2017 relatif terkendali. Utang luar negeri Indonesia pada periode tersebut tercatat sebesar USD352,2 miliar atau tumbuh 10,1% (year on year/yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan, perkembangan utang luar negeri ini terjadi baik di sektor publik maupun swasta, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. Berdasarkan jangka waktu, kata dia, struktur utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV/2017 terbilang aman.

"Utang luar negeri tetap didominasi utang berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1% dari total utang luar negeri dan pada akhir kuartal IV/2017 tumbuh 8,5% (yoy)" ujar Agusman di Jakarta, Senin (19/2/2018).

Sementara itu, utang luar negeri berjangka pendek tumbuh 20,7% (yoy). Menurut sektor ekonomi, lanjutnya, posisi utang luar negeri swasta pada akhir kuartal IV/2017 terutama dimiliki oleh sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, serta pertambangan. Pangsa utang luar negeri keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 76,9%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada kuartal sebelumnya sebesar 77%.

Agusman menuturkan, pertumbuhan utang luar negeri pada sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor listrik, gas, dan air meningkat dibandingkan dengan kuartal III/2017. Di sisi lain, utang luar negeri sektor pertambangan mengalami kontraksi pertumbuhan.

BI menyebut, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal IV/2017 juga tercatat stabil di kisaran 34%. "Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total utang luar negeri juga relatif stabil di kisaran 13%," imbuhnya.

Agusman menegaskan, BI akan terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu. Hal itu bertujuan untuk meyakinkan bahwa utang luar negeri dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.