Penghentian Proyek Infrastruktur Diklaim Tak Pengaruhi Ekonomi
Rabu, 21 Februari 2018 - 13:30 WIB
Penghentian Proyek Infrastruktur Diklaim Tak Pengaruhi Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi dan menghentikan beberapa proyek infrastruktur yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Indonesia.
Keputusan Jokowi untuk mengevaluasi total proyek infrastruktur di Tanah Air ini terjadi karena banyaknya kasus kecelakaan pada proyek-proyek tersebut.
Dia mengatakan, penghentian sementara (moratorium) proyek infrastruktur tersebut semata untuk mengkaji ulang (review) kualitas proyek. Hal ini agar tidak terjadi lagi kecelakaan dalam proyek-proyek tersebut.
"Pengaruhnya tadi ini kan sesuatu yang dilakukan untuk mereview kualitas, dengan kegiatan ekonomi kita tentu kita menginginkan kualitas yang lebih baik," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Menurutnya, jika proyek konstruksi yang dikerjakan pemerintah berkualitas buruk maka bukan hanya bisa mencelakakan orang, namun juga dapat menurunkan kualitasi infrastruktur tersebut. Sehingga, tujuan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan pembangunan infrastruktur menjadi tidak tercapai.
"Kalau kita membangun kontruksi yang kualitasnya buruk tidak hanya dalam hal ini jelas bisa mencelakakan orang, tapi juga menimbulkan kualitas infrastruktur merosot. Sehingga, tidak mencapai tujuan untuk mempermudah dan efisiensi. Dalam jangka panjang tidak ada pengaruhnya tapi justru lebih baik lagi," tutur dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kasus kecelakaan pada proyek pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR. Salah satunya, peristiwa ambruknya tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur, kemarin.
Atas insiden itu, Jokowi meminta seluruh proyek di Kementerian PUPR diawasi lebih ketat dan dievaluasi. "Saya sudah sampaikan ke Kementerian PU, pengawasannya agar diperketat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Jokowi menambahkan, pengawasan ketat perlu dilakukan karena proyek konstruksi yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR sangat banyak. Jokowi berharap, dengan adannya pengawasan ketat, angka kelalaian dan kecelakaan kerja bisa ditekan.
"Memang pekerjaan itu pekerjaan detail. Tidak mungkin itu diawasi sambil lalu. Itu sudah saya sampaikan tadi pagi (kemarn)," imbuh dia.
Jokowi tidak mempermasalahkan jika proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian PUPR dimoratorium. Meski dalam waktu dekat perhelatan akbar Asian Games di Jakarta dan Palembang bakal digelar.
"Keputusan di Kementerian PU, saya kira untuk evaluasi total. Karena memang pekerjaannya banyak sekali. Ada yang jadinya masih 2023, ada yang 2020, ada yang untuk kejar Asian Games," kata Jokowi.
Keputusan Jokowi untuk mengevaluasi total proyek infrastruktur di Tanah Air ini terjadi karena banyaknya kasus kecelakaan pada proyek-proyek tersebut.
Dia mengatakan, penghentian sementara (moratorium) proyek infrastruktur tersebut semata untuk mengkaji ulang (review) kualitas proyek. Hal ini agar tidak terjadi lagi kecelakaan dalam proyek-proyek tersebut.
"Pengaruhnya tadi ini kan sesuatu yang dilakukan untuk mereview kualitas, dengan kegiatan ekonomi kita tentu kita menginginkan kualitas yang lebih baik," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Menurutnya, jika proyek konstruksi yang dikerjakan pemerintah berkualitas buruk maka bukan hanya bisa mencelakakan orang, namun juga dapat menurunkan kualitasi infrastruktur tersebut. Sehingga, tujuan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan pembangunan infrastruktur menjadi tidak tercapai.
"Kalau kita membangun kontruksi yang kualitasnya buruk tidak hanya dalam hal ini jelas bisa mencelakakan orang, tapi juga menimbulkan kualitas infrastruktur merosot. Sehingga, tidak mencapai tujuan untuk mempermudah dan efisiensi. Dalam jangka panjang tidak ada pengaruhnya tapi justru lebih baik lagi," tutur dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kasus kecelakaan pada proyek pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR. Salah satunya, peristiwa ambruknya tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur, kemarin.
Atas insiden itu, Jokowi meminta seluruh proyek di Kementerian PUPR diawasi lebih ketat dan dievaluasi. "Saya sudah sampaikan ke Kementerian PU, pengawasannya agar diperketat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Jokowi menambahkan, pengawasan ketat perlu dilakukan karena proyek konstruksi yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR sangat banyak. Jokowi berharap, dengan adannya pengawasan ketat, angka kelalaian dan kecelakaan kerja bisa ditekan.
"Memang pekerjaan itu pekerjaan detail. Tidak mungkin itu diawasi sambil lalu. Itu sudah saya sampaikan tadi pagi (kemarn)," imbuh dia.
Jokowi tidak mempermasalahkan jika proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian PUPR dimoratorium. Meski dalam waktu dekat perhelatan akbar Asian Games di Jakarta dan Palembang bakal digelar.
"Keputusan di Kementerian PU, saya kira untuk evaluasi total. Karena memang pekerjaannya banyak sekali. Ada yang jadinya masih 2023, ada yang 2020, ada yang untuk kejar Asian Games," kata Jokowi.
(izz)
