Mencari Jalan Tengah buat Si Emas Hitam

MUDAH-MUDAHAN saja peraturan pemerintah mengenai ketentuan harga batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) akan rilis minggu depan. Jika aturan itu memang benar terealisasi, tarik-menarik mengenai harga antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan perusahaan batu bara telah berakhir. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji opsi-opsi penentuan harga batu bara untuk DMO itu.

Sebelumnya, tarik-menarik harga antara PLN dan perusahaan batu bara cukup kuat. Tak heran kalau kemudian aturan yang sedianya sudah rilis lebih dari sepekan lewat jadi tertunda. Kedua belah pihak sama-sama bersikukuh agar harga yang mereka tawarkan diadopsi oleh pemerintah.

Pihak perusahaan batu bara yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menginginkan harga yang diatur berada di kisaran US$85 per metrik ton. Dalihnya, mereka baru saja menikmati kenaikan harga ini setelah empat tahun dihajar pelemahan. "Kami baru bernapas setelah empat tahun benar-benar tiarap karena harga rendah," ujar Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI, Selasa (20/2/2018) pekan lalu.

Alasan lainnya, harga saat ini belum tentu akan langgeng sepanjang tahun mengingat fluktuasi harga kerap terjadi. APBI juga beranggapan, jika harga terlalu rendah di bawah harga batu bara acuan (HBA)—yang sebesar US$106 per metrik ton—akan membuat penerimaan negara menjadi berkurang. "Bisa saja ada penyelundupan," tandas Hendra.

Di pihak seberang, PLN kukuh meminta harga batu bara untuk DMO berada di bawah keinginan APBI. Pasalnya, harga yang ditetapkan oleh pengusaha tergolong sangat mahal mengingat harga pokok pembeliannya hanya US$31 per metrik ton. PLN menginginkan harga batu bara DMO berada di kisaran US$65 yang dianggap sebagai harga win-win solution.

Bagaimana PLN menyikapi kenaikan batu bara ke depan? Simak laporan selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi No.52/VI/2018 yang terbit Senin (26/2/2018).