Banggar DPR Khawatir IKN Sepi Investor hingga Membebani APBN

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI , Said Abdullah mengaku, khawatir dengan kurangnya minat investasi di Ibu Kota Negara atau IKN . Oleh karena itu ia mengingatkan pemerintah agar pembangunan IKN seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang.

Hal itu ditekankannya karena hingga 2024, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1% dari total anggaran. Baca Juga: IKN Dianggap Bebani Kas Negara, Gibran: Dari APBN Cuma 20%

Said khawatir kurangnya minat investasi di IKN itu kemudian akan membebani APBN. Sehingga menurutnya seyogyanya, pembangunan IKN tidak hanya dari APBN, tapi juga Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.

"Inilah yang saya khwatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. IKN baru tiga tahun sejak di undangkan, rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen, padahal ini proyek jangka panjang. Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU dan swasta," terangnya dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (25/12/2023).



Said pun mengaku sangat memahami kekhawatiran para pengusaha atas investasi mereka ke IKN. "Pertama, saat ini tengah berlangsung pemilu, ada sejumlah kandidat capres yang berkomitmen meneruskan IKN, ada juga yang menolak IKN, hal ini tentu saja akan menjadi risiko investasi bagi pengusaha," terangnya.

Ia juga menambahkan, selain karena sudah menjadi perintah undang-undang, pembangunan IKN juga dimaksudkan untuk membagi beban Jakarta yang telah kelebihan kapasitas menanggung ruang hidup, baik sebagai ibukota negara, dan pusat ekonomi secara layak. Jakarta tidak mampu menopang standar kehidupan lingkungan hidup yang sehat.

Said bilang, Jakarta selalu dinobatkan sebagai kota dengan tingkat polutan besar dunia, bahkan beberapa kali menduduki peringkat kedua dunia. Itulah sebabnya ibukota negara perlu dipindahkan, untuk mengurangi beban di Jakarta.

"Kedua, dalam meneruskan pembangunan IKN, Ganjar Mahfud akan lebih berhati-hati, prinsip partisipasi semua pihak, masyarakat, dan swasta harus menjadi yang utama, agar IKN tidak dimaknai sebagai pekerjaan pemerintah semata. Untuk mengundang minat swasta terlibat dalam pendanaan IKN, kami akan fokus pada kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara yang menjadi aset Pemerintah Pusat," paparnya.

Said juga mengusulkan, skema pemanfaatan BMN ini jauh lebih realistis mengajak swasta berpartisipasi buat IKN, ketimbang meminta mereka tabur uang ke IKN secara langsung. Jika mereka mau, tentu skema investasi langsung ke IKN akan jauh lebih baik.

"Namun dengan potensi market yang belum kongkrit, saya kita mereka hati hati melakukan hal itu, sehingga mereka masih ragu ragu. Lebih realistis melibatkan sektor swasta dalam pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan hasilnya untuk pendanaan IKN," tutur Said menambahkan.

Ketiga, lanjutnya, Ganjar Mahfud akan merevisi kebijakan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah di IKN yang mencapai 190 tahun, meskipun diberikan secara bertahap. Konsesi ini sangat tidak adil, khususnya bagi generasi mendatang yang seharusnya memiliki hak yang sama.

"Jangan kita rebut hak mereka atas tanah dengan membuat HGU 190 tahun untuk kita manfaatkan pada kehidupan kita di masa sekarang. PDI Perjuangan sejalan dengan Prof Mahfud MD perlunya menjadikan tanah sebagai ruang keadilan. Pemberian HGU 190 tahun di IKN itu akan kita evaluasi," tutup Said.

Sebagaimana diketahui, Permasalahan pemindahan Ibukota Negara ke Nusantara (IKN) mencuat menjadi sub topik pembahasan pada debat calon wakil presiden Jumat (22/12/2023) lalu. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prof Dr Mahfud MD juga menyatakan, bahwa sejauh ini belum ada investor swasta yang terlibat kongkrit dalam pembiayaan pembangunan IKN.