Skema Alokasi Subsidi Jadi Kunci Ketersediaan Pupuk Petani
Kamis, 11 Januari 2024 - 07:59 WIB
loading...
Susana FGD terkait ketersediaan pupuk dan produktivitas pertanian yang dilaksanakan lembaga riset kebijakan publik Nagara Institute di Surabaya, Rabu (10/1/2024). Foto/Dok
A
A
A
SURABAYA - Dinamika kebijakan pupuk , kapasitas produksi dan stok di tingkat distributor, gudang atau kios pengecer bersubsidi , dan alternatif skema subsidi serta perlunya aplikasi pupuk berimbang bagi petani merupakan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam Focused Group Discussion (FGD) “Ketersediaan Pupuk dan Produktivitas Pertanian” yang dilaksanakan lembaga riset kebijakan publik Nagara Institute di Surabaya, Rabu (10/1/2024).
“Tujuan FGD ini adalah menyerap masukan tentang permasalahan ketersediaan pupuk dan menyusun formulasi kebijakan untuk perbaikannya,” ujar Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal.
Baca Juga: Subsidi Ditambah Rp14 Triliun, Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan Stok
Akbar melanjutkan, isu pupuk menjadi sangat krusial karena beberapa alasan, yakni selalu berulangnya kasus kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani, kenaikan harga pangan akhir-akhir ini terutama beras, dan perkembangan kondisi pertanian dan pangan global yang ditandai dengan gangguan produksi pangan. Lalu juga restriksi ekspor dari negara-negara penghasil pangan, serta subsidi pertanian terselubung negara-negara besar untuk melindungi petaninya.
FGD ini dihadiri pejabat pemerintah, pelaku pertanian dan industri penunjang pertanian, akademisi, serta komunitas yang relevan dengan isu pangan dan pertanian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Sarmuji, dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil hadir sebagai perwakilan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah.
Baca Juga: Mentan Ungkap 11 Provinsi di Indonesia Masih Kekurangan Pupuk Subsidi
Selain itu, mewakili kalangan pelaku usaha, akademisi, dan pengamat hadir Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Timur Ony Anwar, Senior Project Manager Advokasi Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) Yana Nurahmad Haerudin, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Profesor Mangku Purnomo, dan pengamatan pertanian Khudori.
“Tujuan FGD ini adalah menyerap masukan tentang permasalahan ketersediaan pupuk dan menyusun formulasi kebijakan untuk perbaikannya,” ujar Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal.
Baca Juga: Subsidi Ditambah Rp14 Triliun, Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan Stok
Akbar melanjutkan, isu pupuk menjadi sangat krusial karena beberapa alasan, yakni selalu berulangnya kasus kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani, kenaikan harga pangan akhir-akhir ini terutama beras, dan perkembangan kondisi pertanian dan pangan global yang ditandai dengan gangguan produksi pangan. Lalu juga restriksi ekspor dari negara-negara penghasil pangan, serta subsidi pertanian terselubung negara-negara besar untuk melindungi petaninya.
FGD ini dihadiri pejabat pemerintah, pelaku pertanian dan industri penunjang pertanian, akademisi, serta komunitas yang relevan dengan isu pangan dan pertanian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Sarmuji, dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil hadir sebagai perwakilan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah.
Baca Juga: Mentan Ungkap 11 Provinsi di Indonesia Masih Kekurangan Pupuk Subsidi
Selain itu, mewakili kalangan pelaku usaha, akademisi, dan pengamat hadir Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Timur Ony Anwar, Senior Project Manager Advokasi Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) Yana Nurahmad Haerudin, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Profesor Mangku Purnomo, dan pengamatan pertanian Khudori.
Lihat Juga :
