Caleg Perindo Yudhistira Ikhsan Pramana Tegas Dukung Pemberantasan Pungli

JAKARTA - Di beberapa kesempatan, masih terdapat fakta adanya pungutan liar ( pungli ) oleh oknum birokrat terkait dengan pelayanan publik. Beberapa pihak juga sudah meminta calon Presiden dan Wakil Presiden nantinya untuk membasmi masalah pungli ini.

Caleg DPRD DKI Dapil Jaksel 8, Yudhistira Ikhsan Pramana mengatakan, pungli yang sering terjadi di beberapa tempat sebenarnya sudah diminimalisir oleh Pemerintah Daerah karena ada reformasi birokrasi.

"Kita ketahui bahwa di wilayah DKI sudah sangat bagus pelayanan nya karena sudah ada pelayanan terpadu satu pintu dan ini sudah digalakkan di wilayah lain juga," ungkap Yudhistira dalam acara Debat Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jaksel 8 #mudamelekpolitik #nantangincaleg di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).



Adapun Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kerap mengkritik soal dugaan pungli dari berbagai sektor. Yudhistira menekankan juga bahwa pungli tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak peduli dengan adanya aturan pajak dan retribusi daerah.

"Pungli ini tentu dilakukan oknum tertentu dan tidak semua aparatur sipil negara, jadi kalaupun nanti ada sebaiknya diberikan sanksi yang tegas untuk tidak main pungli ini," tegas Yudhistira.

Terkait dengan pungli, lanjut Yudhistira, sebenarnya Jakarta sudah menjadi contoh daerah lain dengan pelayanan terpadu satu pintu dan ini juga dibuatkan negara sehingga aturan pajak dan retribusi daerah sudah diatur oleh aturan yang jelas.



Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu mengedepankan kesejahteraan warganya.

Pungli menurut catatan KPK menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi yang akan menurunkan tingkat investasi. Dengan demikian, hal ini tidak sejalan dengan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.