Di Depan Kang Emil, Jokowi Singgung Dana Pemda Rp170 Triliun Mengendap di Bank

JAKARTA - Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung masalah realisasi anggaran pemerintah daerah (pemda) . Dia mengatakan, bahwa realisasi anggaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi menjadi positif.

“Oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur, bupati/walikota agar yang namanya belanja APBD ini disegerakan untuk direalisasikan,” tuturnya, Selasa (11/8/2020).

(Baca Juga: Uang Pemda Mengendap di Bank Rp170 Triliun, Jokowi: Guede Sekali Ini )

Dia kembali menyinggung masih banyaknya dana pemda yang mengendap di Bank. Hal ini sempat disinggung Jokowi bulan lalu saat bertemu para gubernur di Istana Bogor, bahkan dari 2017 silam kebiasaan pemerintah daerah mengendapkan anggaran selalu menjadi perhatian.

“Secara nasional saya masih lihat anggaran-anggaran itu masih di bank. APBD masih Rp170 triliun di bank. Artinya penggunaannya memerlukan kecepatan terutama di kuartal ketiga ini,” ungkapnya.

Jokowi kembali menekankan, pentingnya realisasi belanja APBD di kuartal ketiga ini. Pasalnya saat ini adalah waktu yang menentukan nasib pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

“Sekali lagi Juli, Agustus September ini sangat menentukan. Begitu kita belanjakan sesegera mungkin, kemungkinan kita bisa kembali lagi ke positif itu ada peluang,” ujarnya.

(Baca Juga: Sri Mulyani Tekankan Efisiensi untuk Anggaran Tahun 2021 )

Sebelumnya, pada saat rapat koordinasi virtual Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian membeberkan perkembangan realisasi belanja di 34 provinsi. Dia mengatakan, rata-rata realisasi belanja nasional saat ini sebesar 47,36%. Sementara realisasi belanja rata-rata provinsi masih di kisaran 37,90%.

“Yang di atas rata-rata nasional hanya 5 provinsi yaitu DKI Jakarta 54,06%, Kalimantan Selatan 53,49%, Sumatera Barat 51,88%, Sulawesi Selatan 50,25% dan Gorontalo 48,81%,” ujar Tito.

Sementara itu untuk provinsi lainnya realisasi belanjanya masih di bawah rata-rata nasional. Di antara Bali 47,03%, Kepulauan Riau 43,97%, NTT 43,81%, Banten 43,76%, Kalimantan Tengah 41,94%, Kalimantan Utara 41,87% , dan Maluku 40,60%.

Selanjutnya Bangka Belitung 39,68%, Sulawesi Utara 38,81%, DI Yogyakarta 38,39%, Papua Barat 37,72%, Jawa Timur 37,46%, Sulawesi Tengah 36,59%, Bengkulu 35,63%, Riau 34,92%. Lalu Kalimantan Timur 34,43%, Sumatera Utara 34,02%, Sumatera Selatan 32,96, Jawa Tengah 32,69%, Lampung 31,77%, Jawa Barat 31,38%, NTB 30,70%, Aceh 30,09, Sulawesi Barat 29,12.

Kemudian Maluku Utara 28,98, Kalimantan Barat 25,98%, Jambi 25,91%, Sulawesi tenggara 24,56%, Papua 21,57%. Tito mengingatkan agar realisasi anggaran terus dimaksimalkan. Dengan begitu dapat menggenjot pemulihan ekonomi nasional.

“Realisasi diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Karena dalam keadaan yang terkontraksi ekonomi maupun keuangan maka belanja pemerintah menjadi sumber utama. Jika uang tidak beredar karena tidak direalisasikan maka akan sulit mendukung pemulihan ekonomi,” pungkasnya.