Boy Thohir Klaim Djarum Cs Dukung Prabowo-Gibran, Pengamat: Terlalu Vulgar
Selasa, 23 Januari 2024 - 21:22 WIB
loading...
Ekonom turut menyoroti sejumlah perusahaan yang diklaim mendukung kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti Garibaldi 'Boy' Thohir yang mengklaim tiga perusahaan penguasa sepertiga ekonomi RI ikut mendukung memenangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Tiga perusahaan tersebut di antaranya Djarum Grup, Sampoerna Grup dan Adaro Grup.
Bhima menjelaskan para pengusaha yang diklaim menjadi penyumbang sepertiga perekonomian nasional itu bisa saja punya kontrak politik terhadap Paslon yang didukungnya. Sebab bisnis para pengusaha itu harus mempunyai beking regulasi yang kuat.
"Khawatir ada kontrak-kontrak politik yang tidak diketahui oleh publik dan merugikan kepentingan dari publik atau merugikan kepentingan bagi pengusaha yang tidak mendukung dan ini akan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat," ujar Bhima saat dihubungi, Selasa (22/2/2024).
Baca Juga: Boy Thohir Terang-terangan Dukung Prabowo-Gibran, Saham Adaro Energy Rontok 2%
Menurutnya, beberapa konglomerat yang di klaim Boy Thohir mendukung Paslon 02, seperti Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, membutuhkan regulasi dari negara untuk menjalankan usahanya. Sebab lini bisnisnya terkadanb bakal bertentangan agenda transformasi struktural seperti transisi energi, hingga transformasi kesehatan.
"Contohnya, kalau dia didukung pengusaha batu bara pastinya kebijakan transisi energi yang ada di visi misi tidak akan bisa berjalan, selalu dihambat karena kepentingannya berbeda dari si pendana," kata Bhima.
"Begitu juga misalnya untuk memperoleh kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat akan sulit karena ada perusahaan rokok di belakangnya," sambungnya.
Baca Juga: Djarum Sangkal Dukung Prabowo-Gibran: Itu Klaim Boy Thohir
Bhima menilai klaim dukungan yang diungkapkan oleh Boy Thohir dan menyebut Djarum, Sampoerna hingga Adaro mendukung Prabowo-Gibran terlalu vulgar. Hal itu menunjukkan bahwa adanya kepentingan besar tertentu agar bisnisnya bisa berlanjut dengan aman.
"Sepertinya ini juga menunjukkan bahwa pendanaan kampanye, pendanaan partai politik di Indonesia masih jadi masalah yang utama karena ini bisa memicu juga terjadinya konflik kepentingan," tutupnya.
Bhima menjelaskan para pengusaha yang diklaim menjadi penyumbang sepertiga perekonomian nasional itu bisa saja punya kontrak politik terhadap Paslon yang didukungnya. Sebab bisnis para pengusaha itu harus mempunyai beking regulasi yang kuat.
"Khawatir ada kontrak-kontrak politik yang tidak diketahui oleh publik dan merugikan kepentingan dari publik atau merugikan kepentingan bagi pengusaha yang tidak mendukung dan ini akan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat," ujar Bhima saat dihubungi, Selasa (22/2/2024).
Baca Juga: Boy Thohir Terang-terangan Dukung Prabowo-Gibran, Saham Adaro Energy Rontok 2%
Menurutnya, beberapa konglomerat yang di klaim Boy Thohir mendukung Paslon 02, seperti Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, membutuhkan regulasi dari negara untuk menjalankan usahanya. Sebab lini bisnisnya terkadanb bakal bertentangan agenda transformasi struktural seperti transisi energi, hingga transformasi kesehatan.
"Contohnya, kalau dia didukung pengusaha batu bara pastinya kebijakan transisi energi yang ada di visi misi tidak akan bisa berjalan, selalu dihambat karena kepentingannya berbeda dari si pendana," kata Bhima.
"Begitu juga misalnya untuk memperoleh kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat akan sulit karena ada perusahaan rokok di belakangnya," sambungnya.
Baca Juga: Djarum Sangkal Dukung Prabowo-Gibran: Itu Klaim Boy Thohir
Bhima menilai klaim dukungan yang diungkapkan oleh Boy Thohir dan menyebut Djarum, Sampoerna hingga Adaro mendukung Prabowo-Gibran terlalu vulgar. Hal itu menunjukkan bahwa adanya kepentingan besar tertentu agar bisnisnya bisa berlanjut dengan aman.
"Sepertinya ini juga menunjukkan bahwa pendanaan kampanye, pendanaan partai politik di Indonesia masih jadi masalah yang utama karena ini bisa memicu juga terjadinya konflik kepentingan," tutupnya.
(nng)
Lihat Juga :
