Tegas, Sri Mulyani Minta Anak Buahnya Netral di Pemilu 2024
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajarannya menjaga netralitas Pemilu 2024. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada jajarannya untuk menjaga netralitas menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dia menegaskan sebagai aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga sikap dan netralitas politik.
"Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan," ujar Sri Mulyani dalam pernyataannya, dikutip, Kamis (25/1/2024).
Dia menjelaskan sebagai individu, para ASN di lingkup Kemenkeu tentu boleh memiliki preferensi dalam konstetasi politik. Namun, sikap netralitas harus tetap di kedepankan.
"Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama," tuturnya.
Menurut dia ASN memang dituntut untuk netral, sebagaimana telah diatur dalam sejumlah ketentuan, mulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004, hingga Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PAN-RB, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022.
Selain menjaga netralitas, dalam pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), juga berpesan untuk terus melanjutkan reformasi dan evaluasi kinerja kepabeanan dan cukai. Mengingat, kondisi perekonomian masih mengadapi berbagai tantangan.
"Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan," ujar Sri Mulyani dalam pernyataannya, dikutip, Kamis (25/1/2024).
Dia menjelaskan sebagai individu, para ASN di lingkup Kemenkeu tentu boleh memiliki preferensi dalam konstetasi politik. Namun, sikap netralitas harus tetap di kedepankan.
"Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama," tuturnya.
Menurut dia ASN memang dituntut untuk netral, sebagaimana telah diatur dalam sejumlah ketentuan, mulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004, hingga Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PAN-RB, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022.
Selain menjaga netralitas, dalam pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), juga berpesan untuk terus melanjutkan reformasi dan evaluasi kinerja kepabeanan dan cukai. Mengingat, kondisi perekonomian masih mengadapi berbagai tantangan.
(nng)
Lihat Juga :
