Ada Diskon Pajak Pengusaha Hiburan 10%, Siapa yang Dapat?

Seperti DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan tarif sebesar 40%, sebelumnya 25% dan Kabupaten Badung melalui Perda Nomor 7 Tahun 2023 menetapkan tarif sebesar 40%, sebelumnya 15%.

Sebelum berlakunya UU HKPD, berdasarkan UU 28/2009 sudah ada beberapa daerah yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 75% (Aceh Besar, Banda Aceh, Binjai, Padang, Kota Bogor, dan Depok), sebesar 50% (Sawahlunto, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Surabaya), serta sebesar 40% (Surakarta, Yogyakarta, Klungkung, dan Mataram).

Terkait dengan insentif fiskal, pada Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kebijakan untuk pemberian insentif fiskal guna mendukung kemudahan berinvestasi, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal ini dapat diberikan oleh kepala daerah dengan pertimbangan antara lain untuk mendukung dan melindungi usaha mikro dan ultra mikro, mendukung kebijakan pencapaian program prioritas daerah atau program prioritas nasional. Pemulihan industri pariwisata telah menjadi program prioritas nasional yang bersifat padat karya.

Pemberian insentif fiskal ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (perkada), dengan memberitahukan kepada DPRD. Dengan ruang regulasi pada Pasal 101 UU HKPD, bupati/wali kota dapat menetapkan tarif yang lebih rendah dari 75% atau bahkan lebih rendah dari batas minimal 40%.

“Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh), sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah yang berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya,” ucap Menko Perekonomian beberapa waktu lalu.

Pemberian insentif fiskal diterangkan harus memperharikan sejumlah faktor, di antaranya Kepatuhan membayar dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama dua tahun terakhir, Kesinambungan usaha wajib pajak.

Kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja, Faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah.

Mendagri Tito Karnavian juga telah memerintahkan kepala daerah atau wakil kepala daerah agar segera berkomunikasi dengan para pelaku usaha di wilayahnya berkaitan dengan pemberian insentif fiskal yang dimaksud.

Tito menilai pemberian insentif ini dilakukan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi khususnya pelakuusaha yang baru berkembang pasca pandemi Covid-19. Tito juga menekankan kepada kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kebijakan transaksional.