Aset Rusia Direbut Barat, Dubes Antonov: Bakal Lebih Banyak Negara Membuang Dolar AS

WASHINGTON - Duta besar Rusia untuk Amerika Serikat atau AS, Anatoly Antonov menekankan, bahwa Rusia menganggap segala upaya untuk memanfaatkan aset milik negaranya sebagai kegiatan ilegal. Diterangkan juga olehnya, rencana AS menyita aset Rusia yang dibekukan di Luar Negeri, akan membuat negara-negara lain mempertimbangkan membuang dolar .

Berbicara pada konferensi pers di Washington, Sabtu (17/1) kemarin, Antonov menerangkan, penggunaan mata uang sebagai alat politik telah merusak kredibilitas dolar AS (USD).

"Ide-ide 'kreatif' Gedung Putih yang dimotivasi oleh tujuan politik yang egois, seperti penyitaan aset negara Rusia, tidak hanya bertentangan dengan hukum internasional tetapi juga bertentangan dengan akal sehat," kata Antonov.

Dia juga menambahkan bahwa tindakan tersebut ikut mendorong hubungan bilateral antara Moskow dan Washington "ke jalan buntu."

"Selain itu tindakan mereka bakal memaksa negara lain mempertimbangkan untuk meninggalkan dolar. Sekali lagi, ini menegaskan kebutuhan mendesak untuk transisi global menuju multipolaritas," ungkap diplomat itu menekankan.

Antonov sebelumnya, memperingatkan bahwa Rusia akan membalas jika negara-negara Barat memutuskan untuk menyita asetnya.

Uni Eropa, AS, Jepang, dan Kanada diterangkan telah membekukan aset bank sentral Rusia sekitar USD300 miliar pada 2022 karena sanksi barat terkait Ukraina terhadap Moskow. Sementara itu sekitar USD200 miliar disimpan di Uni Eropa, sebagian besar di clearing house Belgia Euroclear.

Diketahui Brussels saat ini sedang mempersiapkan rencana untuk menerapkan pajak rejeki nomplok terhadap keuntungan yang diperoleh dari dana tersebut, usai memilih untuk tidak menyita uang yang dibekukan secara langsung. Banyak orang di blok itu khawatir hal itu dapat merusak stabilitas ekonomi zona euro.

Sementara itu, AS dilaporkan memiliki sekitar USD5 miliar aset bank sentral Rusia, telah mendorong negara-negara lain untuk menyita dana itu sendiri. Masalah ini diperkirakan akan dibahas pada pertemuan para pemimpin G7 pada bulan Februari, menjelang dua tahun konflik Ukraina.