Distop Sementara Karena Pemilu, Bantuan Beras Lanjut Lagi Mulai 15 Februari

JAKARTA - Bantuan pangan beras yang dihentikan sementara hingga rampungnya proses pencoblosan pada Pemilu 2024 akan dilanjutkan kembali pada 15 Februari 2024. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, mengutip arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sesuai arahan Presiden memang disampaikan kita harus hargai proses Pemilu sehingga diputuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras ini," ujar Arief dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (10/2/2024).



Bantuan pangan beras, kata dia, merupakan salah satu upaya intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Upaya ini berkorelasi dalam menjaga stabilitas inflasi. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah adalah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

"Jadi khusus program lain selain bantuan pangan pemerintah tetap berjalan untuk kebutuhan masyarakat luas. Pengiriman beras ke pasar tradisional, modern market outlets, Pasar Induk Beras Cipinang, tetap harus," sambungnya.

Arief mengatakan, dengan menggandeng pemerintah daerah, operasi pasar murah melalui GPM terus dijalankan. Dari permulaan tahun ini sampai 31 Januari 2024, GPM telah dilaksanakan sebanyak 429 kali yang tersebar di 31 provinsi dan 85 kabupaten/kota.

Khusus untuk Februari 2024, GPM dijadwalkan digelar sebanyak 200 kali dengan dengan gelontoran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke semua lini pasar sebanyak 200.000 ton setiap bulannya.



Sebelumnya, program bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pemerintah menuai kritik dari berbagai kalanga. Bansos bahkan dikaitkan sebagai komoditas elektoral. Hal ini tidak terlepas dari temuan sejumlah bansos yang memuat pesan atau gambar pasangan calon tertentu. Bantuan sosial berupa beras ukuran 10 kilogram misalnya dengan gambar pasangan calon peserta pilpres ditemukan di beberapa daerah di Jawa Tengah dan fotonya beredar di aplikasi percakapan whatsapp.

"Bansos sekarang sudah menjadi alat politik. Indikasinya pertama, penggelontoran besar-besaran bansos sekira Rp500 triliun dan terbesar salama reformasi, tidak didukung oleh data kemiskinan yang sebetulnya sudah agak menurun meski tidak signifikan," ujar Guru Besar Universitas Paramadina Prof. Didin S Damanhuri dalam sebuah diskusi online, Rabu (8/2) lalu.

Didin mengatakan, apabila bansos digelontorkan sangat besar menandakan bahwa kemiskinan kembali meningkat. Faktanya, angka kemiskinan justru diklaim telah menurun. Kontradiksi itu menurut dia menjadi pertanda bahwa bansos telah menjadi alat politik, terlebih ketika dibagikan menjelang Pilpres 2024.