Indonesia Bisa Boncos Rp544 Triliun Akibat Perubahan Iklim
loading...
Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan triliun terdampak perubahan iklim. FOTO/Daily
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga Rp544 triliun terdampak perubahan iklim. Potensi kerugian negara berdasarkan studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2020-2024.
"Di Indonesia, Bappenas mengestimasi kerugian dari dampak climate change mencapai Rp544 triliun pada periode tahun 2020-2024," ujar Sri Mulyani melalui akun resmi Instagram, dikutip Kamis (22/2/2024).
Bappenas menyebutkan potensi kerugian tersebut berasal dari dampak di pesisir dan laut senilai Rp408 triliun kemudian air senilai Rp28 triliun, sektor pertanian Rp78 triliun dan kesehatan mencapai Rp31 triliun.
Sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dan para pemangku kepentingan lain terus berupaya untuk mengatasi permasalahan iklim tersebut.
Sri Mulyani mengatakan dari sisi fiskal, Kemenkeu turut mengantisipasi melalui climate budget tagging dalam pelaksanaan belanja negara, menciptakan instrumen sukuk hijau hingga membangun Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
"Di Indonesia, Bappenas mengestimasi kerugian dari dampak climate change mencapai Rp544 triliun pada periode tahun 2020-2024," ujar Sri Mulyani melalui akun resmi Instagram, dikutip Kamis (22/2/2024).
Bappenas menyebutkan potensi kerugian tersebut berasal dari dampak di pesisir dan laut senilai Rp408 triliun kemudian air senilai Rp28 triliun, sektor pertanian Rp78 triliun dan kesehatan mencapai Rp31 triliun.
Sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dan para pemangku kepentingan lain terus berupaya untuk mengatasi permasalahan iklim tersebut.
Sri Mulyani mengatakan dari sisi fiskal, Kemenkeu turut mengantisipasi melalui climate budget tagging dalam pelaksanaan belanja negara, menciptakan instrumen sukuk hijau hingga membangun Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
(nng)
Lihat Juga :
