Ada PIK 2 dan BSD di 14 PSN Baru, Pengamat Sebut Proyek Say Thank You

JAKARTA - Masuknya Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai Tbk, atau BSD dalam daftar 14 daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang telah disepakati pemerintah pada tahun 2024, mendapatkan sorotan.Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyoroti masuknya 2 proyek konglomerat RI tersebut masuk dalam daftar PSN baru sebagai, langkah semacam 'upah' atas investasi bos properti itu ke IKN.

Diketahui beberapa di antaranya merupakan pengembangan proyek milik konglomerat RI yang sebelumnya berinvestasi ke Ibu Kota Nusantara. Kedua proyek tersebut seperti rencana pengembangan kawasan PIK 2 garapan milik Sugianto Kusuma alias Aguan dan rencana pengembangan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) milik konglomerat Franky Oesman Widjaja selaku bos Sinar Mas Group.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan semacam 'upah' atas investasi bos properti ke IKN belakangan.

"Jadi perkiraan banyak orang bahwa itu proyek say thank you Presiden Jokowi terhadap para konglomerat yang mem- backup dia di IKN. Bisa jadi?, karena Wakil Kepala OIKN (Dhony Rahajoe) sudah dari Sinar Mas, Aguan sudah menjadi koordinator dari semua investor asing masuk (konsorsium nusantara)," ujar Agus saat dihubungi MNC Portal Senin (25/3/2024).



Agus Pambagio menilai baik BSD maupun PIK 2 saat ini sudah membentuk suatu ekosistem perkotaan, yang seharusnya tidak memerlukan lagi uluran tangan pemerintah terkait pengembangan proyek. Karena masuknya 2 proyek tersebut menjadi PSN bakal jauh lebih memudahkan mereka untuk berekspansi lebih luas.

Menurutnya, dengan masuknya sebuah proyek menjadi PSN, maka akan ada lebih banyak kemudahan yang bakal didapatkan terutama terkait penerbitan izin, pembebasan lahan, hingga akses permodalan yang tentu sudah ada jaminan dari negara sebagai proyek strategis.

"Kalau kita bicara PIK 2 dan BSD, mau apalagi pemerataannya, itu sudah jadi kota, ada tempat bisnis, rumah sakit, sekolah dan lain-lain," kata Agus Pambaigio.

"Patut diduga, mereka mau memperluas kawasan itu, lalu minta fasilitas agar persoalan tanah dan izin bisa cepat selesai, mungkin disitu ada hutan lindung di tabrak, misal ada daerah lintas pelayaran ditabrak, kan kita tidak tahu juga," sambungnya.

Lebih lanjut, Agus menilai pengembangan proyek tersebut tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Pemerintah juga tengah membangun Ibu Kota baru yang digadang-gadang juga bakal menjadi pusat perekonomian baru. Sehingga semestinya, arah pembangunan bisa lebih difokuskan agar cita-cita awal tersebut bisa tercapai.