Marak Pabrik Sawit Tanpa Kebun, Pemerintah Diminta Bersikap Tegas
Kamis, 28 Maret 2024 - 15:30 WIB
loading...
A
A
A
"Tinggal dihitung saja berapa luas kebun dan berapa jam pabrik akan beroperasi," urain Rawing yang juga Dosen Pertanian Universitas Kristen Palangka Raya.
Baca Juga: Gapki Catat Produksi CPO Naik 9,2% Jadi 4,5 Juta Ton di Oktober 2023
Pakar Lingkungan Riyadi Mustofa menjelaskan pasca terbitnya UU Cipta Kerja maka proses pendirian pabrik sawit menjadi lebih ketat dari sisi lingkungan. Disinilah peranan pemerintah daerah harus mengawasi perizinan Amdal bagi pabrik sawit yang akan dibangun agar tidak melanggar regulasi yang sudah berjalan.
Sebelum UU Cipta Kerja, pemilik pabrik cukup dapat Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) lalu mengurus izin lainnya. Tetapi sekarang ini, diharuskan mengurus izin seperti pengolahan limbah cair dan land aplikasi, barulah dapat diterbitkan Amdal.
"Jadi sekarang ini, pelaku usaha harus patuh terhadap aturan pendirian pabrik sawit. Prosesnya memang menjadi panjang dan lumayan lama khususnya untuk mendapatkan Amdal," pungkas Riyadi.
Baca Juga: Gapki Catat Produksi CPO Naik 9,2% Jadi 4,5 Juta Ton di Oktober 2023
Pakar Lingkungan Riyadi Mustofa menjelaskan pasca terbitnya UU Cipta Kerja maka proses pendirian pabrik sawit menjadi lebih ketat dari sisi lingkungan. Disinilah peranan pemerintah daerah harus mengawasi perizinan Amdal bagi pabrik sawit yang akan dibangun agar tidak melanggar regulasi yang sudah berjalan.
Sebelum UU Cipta Kerja, pemilik pabrik cukup dapat Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) lalu mengurus izin lainnya. Tetapi sekarang ini, diharuskan mengurus izin seperti pengolahan limbah cair dan land aplikasi, barulah dapat diterbitkan Amdal.
"Jadi sekarang ini, pelaku usaha harus patuh terhadap aturan pendirian pabrik sawit. Prosesnya memang menjadi panjang dan lumayan lama khususnya untuk mendapatkan Amdal," pungkas Riyadi.
(nng)
Lihat Juga :
