Berorientasi Ekspor, Industri Furnitur dan Kerajinan Diperkuat

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong perbaikan iklim usaha di sektor industri furnitur dan kerajinan untuk meningkatkan nilai ekspornya. Industri furnitur dan kerajinan yang ditunjang ketersediaan bahan baku berupa kayu, rotan, dan bahan alami yang mencukupi di Indonesia, merupakan salah satu prioritas nasional.

"Kinerja ekspor industri furnitur serta peranan Indonesia dalam ekspor furnitur dunia harus ditingkatkan lagi," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto dalam siaran pers, Sabtu (4/11/2018).

Ekspor industri furnitur di tahun 2015 mencapai sebesar USD1,71 miliar, pada tahun 2016 mencapai USD1,61 miliar, dan sebesar USD1,63 Miliar pada 2017. Sementara itu, nilai perdagangan furnitur dunia berdasarkan data CSIL sebesar USD130 miliar pada tahun 2015, USD131 miliar pada tahun 2016, dan USD138 miliar di 2017.

Kinerja ekspor furnitur juga masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi bahan baku yang ada. Misalnya pada industri rotan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan penghasil 85% bahan baku rotan dunia. Daerah penghasil rotan di Indonesia sebagian besar berada di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Dari 306 jenis rotan, saat ini baru 51 jenis yang termanfaatkan.

Untuk itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi industri furnitur dan kerajinan melalui beberapa kebijakan, di antaranya dengan mendirikan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di lokasi Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah. Peningkatan kapasitas SDM terampil juga dilakukan dengan Program Pendidikan Vokasi yang link and match antara SMK dengan industri.

Menperin menyampaikan kepada para pengusaha mebel rotan di Cirebon serta Ketua dan Pengurus Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) bahwa potensi bahan baku rotan di Palu, Sulawesi Tengah harus dimanfaatkan optimal. Terlebih Kemenperin telah membangun fasilitas Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) yang berlokasi di Kawasan Industri Palu.

"Kita akan mengajak industri yang ada di Cirebon ke Palu untuk melihat sumber bahan baku dan minta sebagian proses awal produksi dipindahkan ke Palu," ujar Airlangga.

PIRNas yang telah diresmikan dan beroperasi sejak 2014 ditujukan sebagai basis pengembangan rotan nasional, khususnya untuk desain dan teknologi produksi produk rotan. PIRNas juga dilengkapi dengan mesin-mesin dengan teknologi baru serta gudang penyimpanan produk. Dengan fasilitas yang ada, industri dari Cirebon dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memproduksi komponen di lokasi yang dekat dengan bahan baku.

"Industri dari Cirebon tinggal bawa pekerja dan mesin lain yang dibutuhkan, nanti di sini tinggal perakitan dan finishing. Dengan begitu, Cirebon bisa menjadi bagian dari rekonstruksi Palu," tambahnya.

Strategi ini, tambah Menperin, diharapkan memperkuat kembali poros Palu-Cirebon sebagai pusat bahan baku dan pusat industri furnitur rotan. Dengan demikian, masyarakat di Palu yang dekat dengan bahan baku juga bisa merasakan hasil industri rotan.

Ketua HIMKI Soenoto menanggapi positif pernyataan Menperin. Berdampingan dengan pemerintah, HIMKI berupaya membangun industri furnitur dan kerajinan sebesar-besarnya. Ia menyampaikan, permintaan Menperin merupakan bentuk hilirisasi sehingga pihaknya melihat terbukanya kemungkinan untuk merapat ke Palu."Tantangan ekspansi lagi-lagi SDM sehingga pekerja dari Cirebon akan dibawa ke sana untuk memberikan technical assistance kepada tenaga kerja baru di Palu," ujar Soenoto.

Sementara, menanggapi kekhawatiran industri dan asosiasi mengenai kemungkinan dibukanya kembali ekspor bahan baku rotan, Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto menegaskan bahwa posisi pemerintah dalam hal ini mendukung industri rotan dalam negeri. "Pelarangan ekspor rotan ini dulu diputuskan di Komisi VI. Jadi posisi pemerintah jelas dalam hal ini," tandasnya.