Basuki Klaim Proyek PIK 2 dan BSD Tak Bakal Pakai APBN Meski Masuk PSN
Senin, 01 April 2024 - 21:47 WIB
loading...
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di akhir periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menteri Basuki menjelaskan tidak semua PSN baru tersebut serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN. Sebab peralihan status PSN tersebut sekaligus merubah metode proyek yang sebelumnya solicited (prakarsa pemerintah) menjadi unsolicited (prakarsa badan usaha).
"Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II Jakarta Utara, itu hanya minta status, tapi semuanya dia (badan usaha), karena dulu unsolicited, yang lainnya tetap tidak ada costnya, itu kalau di PUPR," ujar Basuki di Gedung DPR, Senin (4/1/2024).
Baca Juga: Ada PIK 2 dan BSD di 14 PSN Baru, Pengamat Sebut Proyek Say Thank You
Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan dari 14 PSN yang baru tersebut tidak ada proyek yang menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Kalaupun ada pembebasan lahan, akan ditanggung oleh LMAN dibawah Kementerian Keuangan. "(PU tidak terlibat dalam 14 PSN?) Tidak, itu masing-masing sendiri sendiri," sambungnya.
Sedangkan untuk proyek PIK 2 dan pengembangan BSD, dijelaskan Menteri Basuki mengaku proyek tersebut sudah masuk dalam kesepakatan dalam sidang kabinet. Pengembangan proyek tersebut masuk dalam unsolicited yang diprakarsai dan didanai oleh pelaku usaha. "Itu (BSD dan PIK 2) dalam sidang kabinet sudah diputuskan, non APBN, inisiatif swasta," kata Menteri Basuki.
Baca Juga: PIK dan BSD Masuk Proyek Strategis Nasional Baru, Nilai Investasinya Rp83,54 Triliun
"Kalau PSN itu kan ada dukungan seperti regulasi, misal nya kalau untuk pembebasan lahan, kalau Pemerintah itu dibayar oleh LMAN Kementerian Keuangan, kalau swasta tetap swasta," pungkasnya.
Menteri Basuki menjelaskan tidak semua PSN baru tersebut serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN. Sebab peralihan status PSN tersebut sekaligus merubah metode proyek yang sebelumnya solicited (prakarsa pemerintah) menjadi unsolicited (prakarsa badan usaha).
"Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II Jakarta Utara, itu hanya minta status, tapi semuanya dia (badan usaha), karena dulu unsolicited, yang lainnya tetap tidak ada costnya, itu kalau di PUPR," ujar Basuki di Gedung DPR, Senin (4/1/2024).
Baca Juga: Ada PIK 2 dan BSD di 14 PSN Baru, Pengamat Sebut Proyek Say Thank You
Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan dari 14 PSN yang baru tersebut tidak ada proyek yang menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Kalaupun ada pembebasan lahan, akan ditanggung oleh LMAN dibawah Kementerian Keuangan. "(PU tidak terlibat dalam 14 PSN?) Tidak, itu masing-masing sendiri sendiri," sambungnya.
Sedangkan untuk proyek PIK 2 dan pengembangan BSD, dijelaskan Menteri Basuki mengaku proyek tersebut sudah masuk dalam kesepakatan dalam sidang kabinet. Pengembangan proyek tersebut masuk dalam unsolicited yang diprakarsai dan didanai oleh pelaku usaha. "Itu (BSD dan PIK 2) dalam sidang kabinet sudah diputuskan, non APBN, inisiatif swasta," kata Menteri Basuki.
Baca Juga: PIK dan BSD Masuk Proyek Strategis Nasional Baru, Nilai Investasinya Rp83,54 Triliun
"Kalau PSN itu kan ada dukungan seperti regulasi, misal nya kalau untuk pembebasan lahan, kalau Pemerintah itu dibayar oleh LMAN Kementerian Keuangan, kalau swasta tetap swasta," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
